PADANG – Untuk membandingkan efektifitas dan mekanisme penyusunan anggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi datang berkunjung ke DPRD Sumbar, Rabu (22/2).
Kedatangan Banggar DPRD Jambi disambut Sekwan DPRD Sumbar Raflis. Pada kesempatan tersebut Raflis menerangkan prosedur dan kebijakan apa saja yang diperhatian oleh pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumbar dalam menyusun anggaran pada APBD.
Raflis juga mengatakan, mekanisme penyusunan APBD, disusun Banggar DPRD Sumbar mengacu pada aturan terbaru, dengan demikian aturan lama tidak lagi menjadi acuan, karena sudah ada aturan pengganti.
“Banggar DPRR dan dibantu oleh staf sekretariat selalu memastikan terlebih dahulu apakah ada perubahan pedoman, kebijakan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Penyusunan anggaran tetap berdasarkan regulasi yang terbaru, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,” katanya.
Menurut Raflis, selain mengacu pada aturan terbaru, penyusunan APBD dilalukam Banggar DPRD Sumbar dengan memperhatikan ketepatan anggaran, prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam menyusun anggaran, tambah Raflis, DPRD Sumbar juga melakukan berbagai koordinasi dengan kementerian terkait baik secara langsung maupun melalui telepon. Tujuannya untuk memastikan penyusunanya telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan prioritas anggaran yang diamanatkan pemerintah pusat.
“Penting pula untuk terus melakukan kordinasi, baik di internal maupun pada lembaga lainnya yang berkompeten, termasuk OPD-OPD Pemprov Sumbar sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran,” tuturnya.
Anggota Banggar, DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo mengatakan kedatangan mereka untuk penyusunan APBD telah menjadi salah satu tugas pokok utama DPRD sebagai lembaga legislatif.
Penyusunan APBD yang tepat bisa berdampak positif untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami di DPRD Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kinerja dalam menyusun anggaran. Studi banding ke DPRD provinsi lain menjadi salah satu cara untuk peningkatan tersebut,” katanya. (401)
