PADANG – Anggota DPRD Kota Padang, Ja’far menyayangkan berkerumunnya warga mengambil bantuan sosial tunai (BST) di kantor Pos. Menurut politisi PKS ini, cara pembagian bantuan BST bagi warga terdampak Covid-19 di kantor pos perlu dievaluasi.
“Perlu dievaluasi segera teknis pembagiannya ini. Jangan sampai kantor pos jadi penyebaran Covid-19 karena lemahnya jaga jarak dan lain-lain,” ungkapnya, Jumat (15/5).
Pasalnya, terjadinya kerumunan warga tersebut telah melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diberlakukan di Sumatera Barat.
“Apa yang saya khawatirkan dan sampaikan saat rapat team Covid-19 di DPRD Padang terjadi juga,” ungkapnya, kemarin.
Dengan berkerumunnya ratusan warga itu, dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Coivd-19 di Kota Padang.
“Siapa tahu ada yang sudah terpapar Covid-19 yang ikut berkerumun. Tentunya akan membuat penyebaran Corona semakin parah,” katanya.
Menurutnya, pembagian bantuan harus dikembalikan ke skema awal seperti yang direncanakan pemerintah, dimana petugas pos yang mengantarkan ke rumah masyarakat.
“Kenapa hal ini terjadi, malah masyarakat yang ke kantor pos,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Kuranji-Pauh ini.(pen)
