“Kondisi kita saat ini lokasi kita ini memang lokasi daerah gempa. Jadi DED kita dalam lima tahun sudah berubah banyak, maka perlu direview lagi. Demi untuk menghindari dampak fatal, dalam melakukan pembuatan yang panjang di daerah patahan itu, kita harus waspada terhadap tersebut. Ini kegiatan yang mahal jadi harus bicara yang mudah mudah dulu,”katanya.
Pada DED, ada dua alternatif yang desain yang pertama untuk dua jalur, dua arah estimasi uangnya kisaran Rp513 miliar. Kemudian desain yang kedua untuk empat jalur dua arah itu ada di kisaran Rp1,163 triliun.
“Kalau bisa kita memilih lebih bagus empat jalur dua arah. Kerena kondisi daerah itu padat, tanjakan, turunan. Kalau memang di jalur itu dapat melegakan pengemudi. Kita tetap mengharapkan diakomodir 1,163 triliun,”ungkapnya.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi mengatakan hutan lindung pada panorama I terdapat 1.310 meter. Kurang lebih 3,39 hektare. Dan 1.270 itu adalah APL dan 20 meter tubuh air.
“Jadi hanya 3,39 hektare ini sesuai dengan ketentuan untuk memberikan persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dapat dikeluarkan gubernur,”katanya.
Sementara itu pada panorama II terdapat 7,47 hektare hutan lindung. Selain itu juga terdapat kurang lebih 4,14 haktare pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). Kawasan ini merupakan kewenangan dari KLHK dan 7,47 hektare kewenangannya pada kementerian.
“Jadi menteri nanti yang akan memberikan persetujuan pinjam pakai kawasan hutan. Jadi kalau panorama I cukup sampai pada pak Gubernur, panorama II ada dua pola, yakni persetujuan penggunaan hutan dari kementerian dan juga melalui perjanjian kerjasama (PKS) dengan KSDA,”katanya. 104