Ia mengutarakan bahwa peringatan sampai dengan diskualifikasi itu harus melalui mekanisme sentra gakkumdu.
“Jadi, melalui pemeriksaan gakkumdu melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Dengan demikian, penanganannya akan lebih objektif, tidak sampai peraturan itu disalahgunakan oleh oknum tertentu mendiskualifikasi lawan politiknya,” kata Tito.
Opsi mengeluarkan perppu itu masih akan dibahas Minggu malam ini oleh Mendagri. (ant/mat)
YOGYAKARTA – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang…
Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia…
JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyambut baik…
Jakarta – Dalam rangkaian awal menuju puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Persatuan Wartawan…
DENPASAR – Kabid Humas Polda Bali Kombespol JA Panjaitan mengapresiasi inisiatif para wartawan yang melakukan…
Perusahaan tambang tersebut menggelontorkan dana sebesar Rp2 miliar dari keuntungan perusahaan untuk program Corporate Social…
