BATUSANGKAR – Pemkab Tanah Datar menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 di aula kantor bupati setempat, Senin (24/3).
Wabup Ahmad Fadly membuka kegiatan ini didampingo Bupati Eka Putra bersama Anggota DPRD Sumatera Barat Zuldafri Darma, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra (Daring), Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Elizar, Ketua TP PKK Ny. Lise Eka Putra, Ketua GOW Ny. Dwinanda Ahmad Fadly, Forkopimda Tanah Datar dan Padangpanjang dan kepala OPD.
Wabup mengatakan konsultasi publik rancangan awal RPJMD dan Musrenbang RKPD memiliki arti khusus, sebab menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah dan wakilnya selama lima tahun kedepan.
“Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun perencanaan lima tahunan, yaitu RPJMD 2025-2029, seiring telah dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujarnya.
Ahmad Fadly katakan kegiatan ini akan membahas program awal untuk mendukung terlaksananya visi dan misi Kabupaten Tanah Datar.
Menurutnya, Pemkab berupaya menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi, mulai dari pemulihan ekonomi pasca bencana, hingga adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya dana transfer ke Pemkab, dan beberapa tantangan lainnya yang harus di antisipasi.
“Untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang akan dihadapi, telah dirumuskan visi RPJMD 2025-2029 yaitu, terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang maju dan berkelanjutan berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,” ujarnya.
Wabu menambahkan bahwa saat ini penyusunan RPJMD bersamaan dengan proses penyusunan RKPD tahun 2026, yang merupakan transisi dari RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 disusun sekarang.
“Penyusunan RKPD Tanah Datar 2026, akan dilaksanakan dengan lebih cermat, terintegratif dan memperhatikan tema serta prioritas pembangunan daerah tahun 2026, yakni perkuat fondasi tranformasi sektor unggulan untuk pertumbuhan ekonomi menuju Tanah Datar maju dan berkelanjutan,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumbar Zuldafri Darma mengatakan kegiatan itu, menjadi agenda rutin tahunan yang akan menentukan kelanjutan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dari dampak efisiensi anggaran dari kebijakan Pemerintah Pusat.
“Sinergitas Pemkab dan Pemprov perlu dipererat dalam upaya pembangunan di daerah dibawah bayang-bayang efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dan, kami mengajak seluruh pihak untuk menyumbangkan pemikirannya dalam kegiatan ini,” ujarnya.
Disisi lainnya, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra secara daring mengatakan penetapan Pokok Pikiran (Pokir) telah terlaksana pada rapat paripurna DPRD setempat, yang akan menjadi poin untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan daerah.
“Yang jelas DPRD Tanah Datar bersama Pemkab telah siap dengan segala keterbatasan yang ada pada saat ini. Untuk memprioritaskan, kebutuhan publik dan harapan masyarakat berdasarkan kewenangan masing-masing,” ujarnya. (ydi)
Foto
Usai kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD 2025-2029. (ist)
