PADANG – Sejumlah kebijakan pemerintah daerah terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Sumbar banyak mendapatkan tantangan. Terutama larangan-larangan yang membatasi ruang gerak masyarakat.
Seperti kebijakan Pemerintah Kota Padang untuk melarang warga untuk mengadakan pesta perkawinan terhitung sejak 9 November mendatang. Kebijakan dengan landasan Perwako Padang tersebut ternyata banyak mendapatkan respon negatif dari warganya.
Termasuk dari Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman. Menurutnya, kebijakan pemerintah jangan memberikan kabar petakut yang dapat menggerus imun tubuh masyarakat. Mengaduk emosi masyarakat yang kemudian juga berpengaruh pada imun tubuh warga.
“Kalau mengeluarkan aturan jangan ngawur, perhatikan kondisi psikologis warga. Kita harusnya berupaya menjaga imun tubuh warga. Bagaimana caranya, ya buatlah warga itu santai, memberikan aktivitas, tidak tertekan, tidak ketakutan. Biarkan berintaraksi dengan lingkungan sosial, rumah ibadah, sejumlah kegiatan kesenian. Namun, dengan syarat harus patuhi protokol kesehatan,”sebut Evi yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar itu, Minggu (18/10) di Padang.
Ditegaskannya, dirinya bukan sedang mengajak masyarakat tidak percaya virus dari China tersebut. Namun, kebijakan pemerintah dalam menangani kasus dan sosialisasi yang salah kaprah. Perlu evaluasi dan terobosan agar warga tidak dibekap ketakutan.
“Soal virus itu ada saya yakin, tapi bagaimana kita menangani itu yang perlu dievaluasi. Apalagi menakuti warga dengan berbagai kebijakan, itu tidak benar,”sebutnya.
Alasannya, hingga saat ini obat anti Covid-19 belum ada. Kemudian, setiap yang terinfeksi, jika tidak ada penyakit komorbid, kemungkinan yang sudah terinfeksi untuk sembuh sangat besar. Sedangkan bagi warga yang memiliki imun tubuh yang kuat, tidak memiliki gejala apa-apa meski terinfeksi Covid-19.
Seharusnya, katanya jika memang seperti itu faktanya, kenapa anggaran yang besar dialokasikan pemerintah tidak untuk meningkatkan imun tubuh masyarat saja. Dengan membuat berbagai kegiatan. Karena dengan hati warga yang riang dan aktivitas yang mengeluarkan keringat dapat meningkatkan imun tubuh warga.
“Kenapa anggaran yang ratusan miliar selama ini, bagian dari refocusing (pengalihan) anggaran dibuatkan kegiatan yang membuat aktif. Seperti kegiatan kesenian, alokasi pertanian ditingkatkan, karena masyarakat akan berkeringat sebagai ganti olahraga. Akhirnya imun tubuhnya menjadi baik,”ulasnya.
Bahkan, Evi Yandri yang juga Sekretaris DPD Gerindra Sumbar ini membandingkan sikap pemerintah terhadap penanganan Covid-19 dengan narkoba dalam segi anggaran. Untuk menangani Covid-19, APBD Sumbar dialokasikan lebih Rp500 miliar. Sementara yang terinfeksi di Sumbar ini baru mencapai 10.650 orang, sebagian besarnya sudah sembuh dan isolasi mandiri bagi yang tanpa gejala.
Sementara yang menjadi pengguna narkoba di Sumbar sudah mencapai 66 ribu lebih. Meningkat 2 persen disetiap tahunnya. Apalagi yang terpengaruh oleh narkoba ini adalah generasi muda. Apalagi penanganannya juga tidak semudah sembuhnya pasien Covid-19, harus rehabilitasi medi dan sosial berbulan-bulan.
“Tapi kebijakan anggarannya jauh berbeda, mana yang paling berbahaya. Sampai saat ini anggaran penanganan narkoba masih minim,”ujarnya.
Untuk itu, Evi yandri berharap pemerintah mencari formula bagaimana keterlibatan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun, bukan menghentikan semua kegiatan warga. Tapi memberi ruang untuk beraktivitas sehingga tetap produktif tapi aman dari covid-19 sampai obatnya ditemukan para ahli. 104
