Padang – Pemprov Sumbar berkomitmen dan optimis dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik pada tahun 2025. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja Tahun 2025 Pemprov Sumbar, Selasa (31/12) di Auditorium Gubernuran.
Mengawali paparannya, Mahyeldi menekankan pada jajarannya di lingkup Pemprov Sumbar, agar melaksanakan tugas semata-mata untuk kepentingan masyarakat, dan berpedoman pada aturan yang berlaku. Sikap itu diperlukan untuk menggapai kesuksesan hidup di dunia, sekaligus bagian dari usaha mengumpulkan bekal amalan untuk kehidupan di akhirat kelak.
“Oleh karenanya, kita butuh melakukan evaluasi terus menerus,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menyebutkan sepanjang 2024, Pemprov Sumbar berhasil meraih 40 penghargaan. Jumlah ini meningkat ketimbang tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 Pemprov Sumbar meraih 28 penghargaan, dan pada tahun 2023 meraih 36 penghargaan.
Meski demikian, Mahyeldi meminta seluruh OPD untuk tidak lelah berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Inovasi penting dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk mempermudah masyarakat, melakukan percepatan dalam pembangunan, serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak bisa linear saja dalam pelayanan terhadap masyarakat, karena kebutuhan masyarakat berubah-ubah dan terus bertambah. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kalau untuk urusan rakyat, maka itu harus diutamakan. Oleh karenanya, inovasi penting dilakukan,” ujar Mahyeldi lagi.
Ragam Capaian
Dalam paparannya, Mahyeldi menyampaikan beragam capaian yang diraih Pemprov Sumbar pada 2024, serta rencana aksi yang diperlukan untuk tahun 2025. Di antaranya, terkait Pertumbuhan Ekonomi (PE), di mana PE Sumbar hingga triwulan III 2024 tercatat 4.43 persen, sedangkan target yang tertuang dalam RPJMD 2024 tercatat 4.60 persen.
“Terkait pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2025 kita lebih optimis. Asalkan, setiap OPD harus bergerak, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Harus banyak uang masuk ke Sumbar, dan jangan banyak uang yang keluar dari Sumbar. Ini penting untuk menggerakkan ekonomi kita,” kata Mahyeldi lagi.
Berikutnya, terkait tingkat pengangguran, hingga Agustus 2024 tercatat jumlah pengangguran di Sumbar sebanyak 5,75 persen dari total angkatan kerja. Peningkatan pengangguran di sejumlah daerah disebabkan jumlah angkatan kerja yang bertambah, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja.
Ada pun terkait angka kemiskinan di Sumbar, saat ini tercatat sebanyak 5,97 persen. Sementara itu pada target dalam RPJMD tahun 2024, angka kemiskinan dibidik pada angka 6,03. Itu artinya, upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Sumbar pada tahun 2024 telah melampaui target yang dicanangkan.
“Kemiskinan di perkotaan tercatat 4,67 persen dan di perdesaan 7,23 persen. Sebagaimana data yang dirangkum, bencana alam menjadi penyebab utama meningkatnya kemiskinan di 16 kabupaten/kota. Dalam hal ini, BPBD dan instansi terkait lain bersama Pemda Kabupaten/Kota harus mengatasinya dengan memperkecil risiko kerugian dan masalah sosial yang dapat muncul akibat bencana,” sambung Mahyeldi.
