Sementara itu terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumbar, tahun ini terealisasi sebesar 76,43 persen. Angka ini melebihi target yang dipasang dalam RPJMD 2024, yaitu pada angka 73,70 persen. IPM Sumbar tercatat lebih baik dari IPM Nasional yang tercatat 75,02 persen. Sumbar sendirinmenempati posisi ke-6 secara nasional, dan posisi ke-2 di Sumatera.
“Sektor ksehatan, ekonomi, dan pendidikan memegang peranan penting dalam IPM ini, sehingga fokus penganggaran pada sektor-sektor ini akan terus kita pertahankan,” sebut Mahyeldi.
Selain itu, ia juga memaparkan bahwa angka Harapan Hidup di Sumbar saat ini tercatat 74,37 tahun, Harapan Lama Sekolah 14,30 tahun,
Rata-Rata Lama Sekolah 9,44 tahun, dan Pengeluaran Riil per Kapita Rp11.718.000 per orang per tahun. Di samping itu, Gini Ratio Sumbar saat ini tercatat di angka 0,283, dan menempati posisi 4 terendah secara nasional.
“Kita juga paparkan, terkait Indeks Desa Membangun. Saat ini di Sumbar sudah nol desa sangat tertinggal, dan tersisa 10 desa tertinggal. Di sisi lain, jumlah desa/nagari maju dan mandiri meningkat signifikan ke angka 445 (maju) dan 368 (mandiri),” katanya lagi.
Kemudian, tercatat Nilai Tukar Petani (NTP) Sumbar saat ini pada angka 122,96, dan lebih tinggi dari NTP Nasional yang berada di angka 119,33. Selain itu, terjadi peningkatan dalam Pendapatan Petani Hutan di Sumbar, yang saat ini tercatat pada angka Rp2.724.379 per bulan, dan ini perlu ditingkatkan lagi melalui penambahan luasan perhutanan sosial, sehingga nagari/desa benar-benar menjadi pusat pergerakan ekonomi dalam lima tahun ke depan.
Ia juga menyampaikan, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumbar pada tahun 2024, di mana tercatat hingga Oktober sebanyak 63.161 orang wisman. Sementara pada tahun 2023, jumlah wisman ke Sumbar tercatat 56.645 orang. Kunjungan wisman pada 2025 ditarget lebih meningkat dengan dibukanya penerbangan langsung Padang-Singapura oleh Scoot Airlines mulai 6 Januari mendatang.
“Ada pun terkait pelayanan publik, kita berhasil meraih nilai A dari Kemendagri dan Ombudsman RI. Namun demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih perlu kita tingkatkan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto,” ucap Mahyeldi di akhir paparannya. (ys)
