Namun ia memaparkan penyusunan APBD 2025 akan disusun berbeda dengan penyusunan APBD 2024. Hal ini dikarenakan APBD 2025 akan menjadi APBD dengan transisi kepemimpinan daerah.
“APBD 2024 tidak hanya akan mengakomodir program kepala Daerah yang menjabat saat ini. Tapi juga akan memberikan ruang untuk pelaksanakan program kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2024 ini,” ujar Muhidi.
Selain itu, dalam pembahasan APBD nantinya DPRD juga akan memastikan agar programnya selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Sumbar Tahun 2025-2045.
“APBD 2025 akan menjadi APBD pertama yang berlandaskan pada RPJPD terbaru itu,” katanya.
Target-target kinerja pembangunan daerah yang dicapai dalam APBD 2025, kata Muhidi, perlu disesuaikan dengan base line dari RPJPD Tahun 2025-2045 yang targetnya diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
“Terutama terkait target dari 45 indikator utama pembangunan daerah,” paparnya.
DPRD juga akan memastikan penyusunan APBD tersebut diselaraskan dengan program pemerintah pusat. Diantaranya seperti pemenuhan anggaran standar pelayanan minimal (SPM), anggaran kemiskinan ekstrem, program makan siang bergizi gratis dan serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).(T)
