“Saat ini, kita melihat bahwa masih banyak kabupaten dan kota di Sumbar yang belum menjalankan perda Provinsi terkait peraturan nagari. Hal ini yang perlu diperkuat ke depannya, agar kelembagaan adat dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Mahyeldi berharap, jika terpilih kembali, pihaknya dapat segera, bekerja sama dengan para pemangku adat untuk memastikan percepatan BBM Adat, serta pengadaan guru-guru adat di Nagari.
“Kita tidak hanya ingin mempertahankan adat, tetapi juga mengembangkannya sesuai dengan tantangan zaman,” pungkasnya. (r)
