PARIAMAN – Ketua Cabang PWI Sumbar, Heranof Firdaus melantik pengurus perwakilan Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Rabu (30/10) malam di gedung Perwakilan setempat.
Hadir dalam pelantikan tersebut, Wabup Padang Pariaman, Suhatri Bur, Wawako Pariaman, Mardison Mahyuddin, Kapolres Kota Pariaman AKBP Andry Kurniawan, Dandim 0308/Pariaman diwakili Pasi Intel Kapten.Inf.Johansyah dan Pengurus KPU dan Bawaslu kedua daerah.
Adapun Pengurus Perwakilan PWI Padang Pariaman dan Kota Pariaman adalah Ketua A. Damanhuri, Wakil Ketua Bidang Advokasi, Darmansyah, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Agus Suryadi, Sekretaris Darwisman, Wakil Sekretaris Fadil dan Bendahara, Armaidi Tanjung dan sejumlah Ketua Seksi.
A. Damanhuri mengatakan bahwa dengan telah dilantiknya kepengurusan tugas yang akan dilakukan konsolidasi ibternal dan peningkatan Sumber Daya Manusia
Di kesempatan itu Damanhuri menyebutkan akhir-akhir ini keberadaan wartawan sudah mulai menurun di tengah masyarakat. “Dulu Wartawan cukup disegani masyarakat,” ucapnya.
Wabup Suhatri Bur mengatakan sebenarnya wartawan masih dihargai keberadaan sampai sekarang. Hal ini disebutkan karena rasa pesimis Ketua Perwakilan PWI Padang Pariaman yang menyebutkan bahwa wartawan sudah mulai tidak dihargai .
Disebutkan Suhatri Bur, kehadiran wartawan bagi pemerintah daerah cukup dirasakan. Hal ini tidak terlepas dari kemitraan antara Pemkab dengan wartawan.
Sementara itu, Wawako Pariaman Mardison Mahyuddin mengungkapkan, tugas berat PWI cukup berat, terutama wartawan dalam mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah, begitupun menyampaikan aspirasi masyarakat.
Di kesempatan itu, Mardison Mahyudin juga berharap agar PWI Perwakilan Padang Pariaman dengan Kota Pariaman bisa dipisahkan.
Ketua PWI Cabang Sumbar Heranof Firdaus mengatakan PWI Perwakilan Padang Pariaman/Pariaman pertama melakukan pemilihan tapi pekantikan yang terlambat.
Dijelaskannya tugas utama mencetak wartawan yang berkualitas. Terlebih saat ini wartawan itu harus lulus uji kompetisi. Uji kompetisi syarat utama dari PWI. Begitupula, kerjasama dengan pemerintah daerah, media itu harus lulus verifikasi dari Dewan Pers.(agus suryadi)
