Terkait pelaksanaan perbaikan jalan tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumbar, Herry Martinus mengungkapkan, saat Gubernur melakukan peninjauan ke ruas jalan penghubung Payakumbuh-Sitangkai, ditemukan beberapa permasalah.
Seperti kendaraan dengan tonase berlebihan, plat kendaraan tambang bernomor polisi luar Sumbar (non-BA), serta truk yang tidak mematuhi aturan KIR.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur Sumbar, kita segera menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pihak perusahaan. Sebab, ini juga merupakan harapan masyarakat, yang menginginkan agar penerapan aturan tonase dipertegas, sehingga kualitas jalan bisa lebih terjaga,” ucap Herry.
Pihak perusahaan, sambung Herry, mengaku pilihan menggunakan kendaraan operasional jenis dump truck tronton demi memenuhi kesepakatan waktu kerja dengan buyer. Sebab, jika tidak terpenuhi, pihak buyer bisa memutus perjanjian, dan posisi perusahaan tambang tersebut bisa digantikan oleh perusahaan tambang asal Oman dan Vietnam.
“Selain itu, jika menggunakan truk jenis engkel (6 roda), perusahaan akan menanggung beban operasional yang jauh lebih besar. Meski demikian, tetap berdasarkan kesepakatan rapat, ke depan perusahaan akan menggunakan truck engkel 6 roda, sesuai dengan aturan tonase yang berlaku untuk jalan kelas III,” ucap Herry lagi. (adpsb/isq/bud)
