Hidayat menilai mutasi dan pronosi pegawai jangan sampai hanya berdasarkan suka atau tidak suka atau berdasarkan kedekatan. Sebab akan mempengaruhi kinerja Pemrov secara keseluruhan seperti realisasi anggaran dan prgram yang tidak memenuhi target kinerja.
“Jika pejabatnya tidak kompeten. Akhirnya yang rugi itu adalah masyarakat Sumatera Barat juga,” tukas Hidayat.
Hidayat meminta Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menyelesaikan persoalan persoalan yang terjadi di BKIM, termasuk kasus pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan operasi katarak yang juga bermasalah.
“Alangkah baiknya menyelesaikan problem tersebut dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan. Kepentingan saya adalah, bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat di BKIM tidak terganggu dan kinerja BKIM terus meningkat. Jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluragaan, saya rasa sudah patut Gubernur mengevaluasi kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Sumbar karena bisa saja dianggap tidak mampu membina pegawainya atau terkesan melakukan pembiaran,” tutup Hidayat.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, dr. Lila Yanuar ketika dikonfirmasi lewat telepen genggamnya mengatakan Minggu (9/7) pihaknya sedang melakukan rapat terkait permasalahan yang terjadi di BKIM.
“Kami sedang membahas masalah BKIM bersama tim. Mohon menunggu ya,”kata dr.Lila singkat.
Hingga malam ini belum didapat hasil pembahasan dinkes Sumbar bersama tim terkait. (rel/401)
