TUJUH puluh empat tahun lalu, tanggal 19 Desember 1948, barisan pesawat tempur Belanda meraung-raung di langit lapangan terbang Maguwo, ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta. Sirine menjerit membelah udara. Warga Yogyakarta berhamburan mencari perlindungan. Durjana kembali datang mengancam Indonesia, yang baru saja mengumandangkan kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Agresi II Belanda menebar kepongahan bagi hak suatu bangsa, untuk merdeka. Hadangan TNI, laskar rakyat, dan pemuda, tak cukup kuat melawan kekuatan imperialisme Belanda.
Sesaat sebelum mencapai Gedung Agung, Kabinet Soekarno-Hatta menuntaskan rapat kabinet darurat. Hasilnya sepucuk kawat melayang ke Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang melakukan muhibah ke Sumatera. Ia yang tengah berada di Kota Bukittinggi dikuasakan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Untuk menyambung nafas Republik Indonesia yang nyaris sekarat akibat aksi polisional tentara Belanda. Begitulah nukilan film sejarah PDRI yang diputar di Monumen Bela Negara/ PDRI, Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota pada sarasehan sejarah PDRI dalam rangkaian peringatan Hari Bela Negara ke-74 pada Minggu, (18/12/2022).
Instruksi penyusunan PDRI disambut rasa patriotisme Provinsi Sumatera Tengah (baca; warga Minangkabau). Dimana masyarakat turun tangan membantu tokoh-tokoh PDRI. Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Agam, Tanah Datar dan Limapuluh Kota, menukilkan jejak sejarah yang dalam, yang ditikam oleh pengorbanan harta benda, darah dan nyawa. Inilah wujud kecintaan orang Minangkabau, rakyat Sumatera Barat, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Jangan pernah ragukan komitmen warga Sumbar untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar Jefrinal Arifin, saat membuka Sarasehan Sejarah PDRI.
Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Ada nuansa berbeda yang meruap pada Peringatan Hari Bela Negara ke-74 tanggal 19 Desember 2022 di Monumen Bela Negara/PDRI Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai wujud apresiasi dan persembahan negara terhadap pengorban seluruh rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia maka diterbitkan Keppres RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara. Tak sampai disitu untuk warga Sumatera Barat, pemerintah menetapkan pembangunan Monumen Bela Negara/PDRI di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Batu pertama pembangunan monumen ini diletakkan oleh Wakil Gubernur Muslim Kasim, pada HBN ke-64 tanggal 19 Desember 2012 lalu.
Hampir sepuluh tahun kemudian, meski belum 100 persen rampung, sosok Monumen Nasional Bela Negara mulai menunjukkan sosoknya. Monumen perlahan-lahan mulai jadi kebanggaan warga Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Limapuluh Kota. “Kita bertekad untuk menyelesaikan pembangunan gedung ini, karena berfungsi sebagai literasi sejarah dan melestarikan nilai-nilai perjuangan bagi generasi muda, monumen ini nanti akan memiliki dampak berganda bagi pertumbuhan wilayah dan kepariwisataan, karena terletak di persimpangan Agam, Pasaman, dan Limapuluh Kota,” terang Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo. Tak dapat dibantah, Bupati Safaruddin terbilang getol melobi pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Jakarta untuk mengakselerasi penyelesaian Monumen Nasional Bela Negara/ PDRI.
Hasilnya? Jika mencermati rangkaian Peringatan Puncak HBN ke-74 di Monas Bela Negara/PDRI tanggal 19 Desember 2022, dengan Inspektur Upacara Wakil Gubernur Audy Joinaldy, ada optimisme baru yang muncul. Mengapa? Beberapa minggu sebelumnya, Wagub Audy Joinaldy dan Bupati Safaruddin, yang menjemput kata final dari teka-teki yang menyelimuti warga tentang keberlanjutan Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara, Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota terjawab sudah. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara, di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, mesti diselesaikan sebelum tahun 2024.Penegasan Presiden Jokowi pun segera direspon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.
Kemenkopolhukam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antar Kementerian/Lembaga Terkait Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat berlangsung di Ruang Nakula Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (02/12/2022). Rakor itu dipimpin Deputi VI Koordinator Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar yang didampingi Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kantor Sekretaris Kabinet Fadhlansyah Lubis. “Untuk pembangunan Monumen Nasional Bela Negara, instruksi Presiden Jokowi sudah sangat jelas, jangan sampai menjadi proyek yang tidak selesai, istilahnya tidak boleh mangkrak,” terang Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo seusai Rakor Kemenko Polhukam sebagaimana dikutip dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Joni Amir kepada Tim Kominfo. Ditambahkan Bupati Safaruddin, adanya kejelasan penyelesaian Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara, Koto Tinggi pantas disambut dengan rasa syukur. Kata Bupati Safaruddin, “Kita bersyukur dengan perkembangan ini, yang pasti Limapuluh Kota konsisten mendukung penyelesaiannya. Monumen Nasional Bela Negara, akan menjadi ikon Limapuluh Kota dan kebanggaan Sumatera Barat, karena ini akan jadi simbol bahwa daerah-daerah di Sumatera Barat, memiliki andil besar dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI serta upaya kita untuk nilai-nilai patriotisme di masyarakat terutama generasi muda.”
Rapat itu menghadirkan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldi disertai Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo dan tiga kepala daerah lainnya diwakili oleh Sekretaris Daerah, antara lain, Sekretaris Daerah Agam Edi Busti, Sekretaris Daerah Bukittinggi Martias Manto dan Sekretaris Daerah Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana.Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di kesempatan itu mengatakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar komit untuk mendukung penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara, terutama penyediaan akses jalan pendukung serta pembangunan tugu-tugu PDRI di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar. Dukungan itu secara spesifik disampaikan oleh Bupati Limapuluh Kota berupa peningkatan jalan lingkar menuju Monumen Bela Negara yang menghubungkan Jorong Pua Data-Sungai Siriah-Nagari Baruah Gunuang pada Tahun 2022. Ditambahkan Bupati Safaruddin sinergitas dengan Pemprov Sumbar dan Pemkab Pasaman juga segera diwujudkan akses jalan Bonjol, Pasaman-Pua Data, Limapuluh Kota. “Untuk jalan lingkar tahun 2022 dialokasikan Rp 16,5 M, jika ini selesai dan akses jalan Pasaman-Limapuluh Kota terwujud, maka akses warga berkunjung ke Monumen Bela Negara lebih mudah dan tak kalah ini penting untuk pertumbuhan potensi wilayah setempat,” papar Bupati Safaruddin.
Sesungguhnya, pembangunan Monumen Nasional Bela Negara/ PDRI, semangat cinta tanah air sangat relevan dengan Sambutan Resmi Presiden RI Joko Widodo pada Peringatan HBN-Ke 74, Nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air; sadar berbangsa dan bernegara; setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan kemampuan awal bela negara. “Nilai-nilai inilah yang harus terus diimplementasikan dalam program pembinaan kesadaran Bela Negara, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya,” ujarnya. Untuk itu Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan profesi masing-masing untuk ikut Bela Negara.
Pada HBN ke-74 dengan tema “Bangkit Bela Negaraku, Jaya Indonesia”, upacara berlangsung khidmat, tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asra, Kapolres Lima Puluh Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, Dandim 0306/50 Kota Denny Nur Cahyono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar Jefrinal Arifin, Mantan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ferizal Ridwan, sejumlah Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Lima Puluh Kota, unsur-unsur Forkopimda, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat Gunung Omeh, niniak mamak, utusan pemuda, mahasiswa dan siswa. “Seluruh warga negara harus memiliki semangat, kesadaran dan kemampuan Bela Negara serta mempunyai daya tangkal dan ketangguhan dalam menghadapi situasi yang semakin berkembang pesat dan komplek di segala bidang,” ujar Wagub Audy mengutip sambutan Presiden RI. (adv)
WEBSITE: www.limapuluhkotakab.go.id
FACEBOOK: Pemkablimapuluhkota
INSTAGRAM: @pemkablimapuluhkota
TWITTER: @pemkab50kota
YOUTUBE: @LimapuluhkotaTV
