SARILAMAK – Masih banyak persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, Ketua DPRD Sumbar, Supardi meminta tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam pilar-pilar sosial agar meningkatkan kepekaan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat.
Hal ini disampaikan Supardi saat membuka pertemuan pilar-pilar sosial angkatan XI yang digelar baru-baru ini di Hotel Nuansa Maninjau, Agam. Kegiatan itu diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berasal dari unsur Tagana, PSM, dan Karang Taruna.
Supardi mengatakan, sekarang ini banyak persoalan sosial yang butuh perhatian bersama untuk dicarikan solusinya, diantaranya seperti stunting, narkoba, LGBT, angka pengangguran tinggi, kenakalan remaja dan yang lainnya.
Ia mengatakan, bicara tentang stunting, mestinya hal ini tidak ditemui di Sumatera Barat, karena orang minang adalah masyarakat dengan ketahanan pangan yang kuat, mandiri, dan juga dikenal memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
“Nenek moyang kita mengajarkan orang minang itu adalah orang yang mandiri, ketahananan pangan orang minang itu kuat. Kalau pun ada resesi, krisis moneter tidak akan masalah bagi orang minang,” ucapnya.
Lebih jauh ia menerangkan, orang minang dengan filosofi rumah gadangnya minimal memiliki tiga rangkiang. Rangkiang pertama untuk cadangan beras rumah tangga, rangkiang kedua untuk bantuan sosial jika ada anak kemenakan yang membutuhkan bantuan, rangkiang ketiga untuk menghadapi bencana atau musibah yang bisa saja datang secara tak terduga. Kemudian area pekarangan rumah gadang bisa dimanfaatkan untuk beternak dan bertanam sayur mayur.
“Jadi sesuai filosofi yang kita miliki, orang minang itu tidak ada yang miskin, tidak ada yang kelaparan.
Jika hari ini Sumatera Barat stuntingnya tinggi, paradoks jadinya, berarti kepekaan sosial kita yang sudah jauh menurun,”ucapnya.
Ia menegaskan, tingginya angka stunting tidak bisa disandarkan ke pemerintah saja untuk jalan keluarnya, namun dibutuhkan kepekaan sosial dari semua pihak.
“Termasuk mengatasi narkoba, LGBT dan persoalan yang lainnya, tidak bisa hanya ditumpangkan kepada dinas sosial saja, atau bupati saja, butuh kepedulian kita secara bersama mengantisipasinya,” ujar Supardi.
Supardi mengatakan, terkait pertemuan pilar-pilar sosial yang dilaksanakan hari itu, salah satu materi yang diangkat yakni tentang entrepreneurship. Tujuannya agar kemandirian yang menjadi identitas orang minang bisa dikembalikan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan, pilar-pilar sosial berperan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Ada 26 jenis yang masuk kategori PPKS, diantaranya warga miskin, orang terlantar, lansia terlantar, eks ODGJ, korban Napza, dan yang lainnya.
Ary menuturkan, sesuai program pembangunan Sumatera Barat yang ditugaskan ke Dinas Sosial, OPD ini memiliki target untuk meningkatkan kemandirian PPKS.
“Dengan kebersamaan, dengan kita saling mengisi, diharapkan PPKS ini bisa mandiri tidak lagi butuh bantuan,” tukasnya. (W)
