Painan-Kamis (13/9) kemarin, BPJS Kesehatan Cabang Padang menyampaikan penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Gunawan dan Sistri Sembodo selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang.
KBK sendiri merupakan metode pembayaran yang sudah diterapkan di banyak negara yang menerapkan asuransi sosial. Sistem pembayaran ini terbukti dapat meningkatkan performa dari FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tujuannya agar bisa menjadi indikator kinerja yang berdampak pada hasil dan ditetapkan pola reward dan konsekuensi atas pemenuhan komitmen pelayanan atau kinerja FKTP.
Sistri Sembodo menjelaskan tentang teknis penerapan KBK yakni apabila kinerja optimal, maka tarif kapitasi dapat dicapai maksimal. Penerapan KBK merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan, yang juntrungannya diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
“Indikator KBK ada 3 yang meliputi angka kontak komunikasi, rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik dan rasio peserta prolanis rutin yang berkunjung ke FKTP. Dalam penilaian indikator angka kontak kounikasi, kunjungan sehat terendah ada pada Puskesmas Koto Baru, Tanjung Beringin, Pasar Kuok dan Tanjung Makmur,” katanya.
Sementara rasio rujukan non spesialistik, lanjut Sistri, masih ada rujukan non spesialistik dengan diagnosa mata dirujuk tanpa menggunakan TACC. Ia juga menambahkan terkait rasio peserta prolanis berkunjung, ada puskesmas yang belum melakukan kontak] kepada prolanis sama sekali.
“Dari hasil penilaian kapitasi berbasis komitmen pelayanan ini setidaknya terdapat 4 puskesmas dengan 3 indikator aman di bulan Juli dan kini meningkat menjadi 5 puskesmas dengan indikator aman di bulan Agustus. Semoga tren positif selalu meningkat,” harap Sistri.
Gunawan yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pessel berpesan bahwa FKTP di Pessel, khususnya Puskesmas harus serius dalam menerapkan KBK, salah satu kuncinya adalah dengan penguatan SDM agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
“Pelayanan di sana (FKTP, -red) juga harus sesuai dengan standarisasi dan peraturang perundang-undangan yang berlaku, ini mutlak. Masalah pasti ada, dan pengendalian permasalahan harus ada juga, laporan setiap minggu ke asisten I melibatkan lintas sektor, kita maknai hasil penilaian setiap bulan untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.
FKTP sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai gate keeper pelayanan kesehatan. Bila kualitas FKTP tidak ditingkatkan, angka rujukan akan terus meningkat, sehingga bisa terjadi penumpukan pasien di rumah sakit.
