“Saya sudah mencoba mengundang gubernur untuk mencari solusi terkait tambang di wilayah Solok, tetapi tidak ada perwakilan yang layak dikirimkan,” kata Epyardi.
Epyardi juga menuduh adanya pemberian hak pengelolaan lahan kepada pihak tertentu dalam proyek strategis nasional (PSN) seluas 62 ribu hektar.
Menurutnya, proyek tersebut lebih menguntungkan kelompok konglomerat daripada masyarakat sekitar.
Mahyeldi : Pemimpin Itu Teliti Baca Data
Menanggapi kritik dari Epyardi, Mahyeldi menyatakan, pemisahan tugas antara pemerintah provinsi dan Kabupaten sudah sangat jelas.
Dia menegaskan, tidak ada kebijakannya yang bertujuan menyingkirkan masyarakat.
“Kami tidak pernah memberikan izin yang merugikan masyarakat. Semua keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat Sumatera Barat,” ujarnya.
Mahyeldi menyarankan agar Epyardi lebih teliti dalam membaca data dan menghindari persepsi yang keliru.
“Apa yang disampaikan itu perlu dikaji lagi jangan mendengar informasi hoaks agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” imbuhnya. (r)
