PADANG – Arah pembangunan daerah harus berwawasan kependudukan, sehingga sejalan dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Untuk itu penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan salah satu strategi bagi pemerintah dalam mengintegrasikan pembangunan berwawasan kependudukan.
“Daerah itu punya potensi berbeda-beda, mulai dari sumber daya alam sampai sumber daya manusia. Masing-masing daerah memiliki kelebihan masing-masing. Untuk itu kita perlu menyelaraskan program pembangunan harus berwawasan kependudukan,”sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Herlin Sridiani, Selasa (25/6/2024).
Dikatakannya, penyusunan dokumen GDPK merupakan salah satu strategi bagi pemerintah dalam mengintegrasikan pembangunan berwawasan kependudukan ke dalam sistem perencanaan pembangunan. Baik di tingkat pusat maupun daerah.
Penyusunan GDPK merupakan amanat dari peraturan presiden nomor 153 tahun 2014. Oleh sebab itu, reviu GDPK Sumbar 2025-2045 diharapkan dapat disusun menjadi sebuah dokumen jangka panjang. Kemudian jadi landasan dalam pembangunan kependudukan.
Langkah itu sekaligus menjadi landasan bagi Pemprov Sumbar dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sampai 20 tahun mendatang, dalam rangka menuju indonesia emas 2045.
”Kita berharap pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga nantinya dokumen GDPK ini juga akan menjadi referensi dalam penyusunan rencana aksi daerah (RAD) untuk sustainable development goals (sgds) pada setiap periode rpjmd,”katanya.
Sebelumnya, Dinas P3AP2KB Sumbar menggelar seminar hasil review grand design pembangunan kependudukan (GDPK) Sumbar 2025 – 2045 pada Kamis 20 juni 2024 di Balcone Hotel and Resort, Agam.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Zulkarnaini mengatakan, kegiatan tersebut berlangsung satu hari.
Dengan peserta 75 orang yang terdiri tim ahli dari perguruan tinggi, organisasi perangkat daerah (OPD) vertikal serta OPD terkait dilingkup Pemprov Sumbar, kepala dinas yang membidangi urusan pengendalian penduduk se – sumatera barat.
“Kegiatan ini bertujuan menyesuaikan kembali perencanakan pengendalian kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,”ujarnya.
Selain itu, menyesuaikan kembali arah mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan. Mengupayakan kenselarasan dokumen gdpk provinsi dan kabupaten kota di sumatera barat. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi.
Hadir sebagai narasumber, peneliti demografi kependudukan badan riset dan inovasi nasional, dr. Teguh widodo. Prof. Dr. Ir. Rahmat syahni. Ms. M.sc dari Universitas Andalas yang sekaligus Ketua Koalisi Kependudukan Sumbar.(yuke)
