Batusangkar – Potensi nagari dalam Kecamatan Tanjung Baru dari segala sektor cukup meyakinkan, tinggal lagi perhatian dan upaya pengembangannya.
“Nagari di Tanjung baru memiliki potensi wisata panorama sampai wisata agro sangat layak, banyak dan layak dipertimbangkan untuk dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak peningkatan perekonomian masyarakat,” ucap Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra.
Saat dihubungi, Kamis (11/3) politisi Partai Golkar ini menyampaikan kondisi infrastruktur di Kecamatan Tanjung Baru yang sudah lama mesti jadi perhatian, yakni akses jalan provinsi yang menjadi pintu masuk ke Tanah Datar dari Piladang ke Batusangkar saat ini sudah dikategorikan rusak berat, tentu butuh penanganan serius baik oleh Pemkab atau pun Pemprov Sumbar.
“Upaya telah dilakukannya untuk memperbaiki jalan ini, dan tentu semua juga menantikan gebrakan yang akan dilakukan bupati dan Wabup terutama mengatasi permasalahan jalan tersebut,” jelas Anton.
Dalam Musrenbang Kecamatan Tanjung Baru kemarin di aula kecamata, Camat Arif Gani menyebut, program prioritas pembangunan tetap diarahkan untuk pengaspalan jalan, pembukaan jalan baru, pembangunan jembatan, drainase dan irigasi di bidang pembangunan fisik.
Demikian untuk bidang ekonomi prioritasnya adalah pembangunan agro wisata, peningkatan pariwisata dan perdagangan.
Lebih lanjut, Wabup Richi Aprian mengajak semua pihak mengubah persepsi Kecamatan Tanjung Baru merupakan salah satu daerah terluar Tanah Datar, namun harus menjadi daerah terdepan yang diharapkan bisa mencerminkan isi daerah ini.
Sehingga dalam menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar ditentukan berdasarkan skala prioritas dalam perencanaan.
Dikatakannya, untuk permasalahan akses jalan sudah banyak rusak, dan rata-rata jalan kewenangan provinsi. Untuk ini, Wabup akan berusaha semaksimalmungkin untuk lobi ke tingkat lebih tinggi.
Musrenbang dihadiri Anggota DPRD lainnya, yakni Benny Afero, Azwar Rabain, Nurhamdi Zahari, Zulli Rustam dan Dekminil, kemudian juga tim pembina Musrenbang kabupaten, Forkopimca, Wali Nagari serta tim nagari dan masyarakat. (ydi)
