BATUSANGKAR – Sebanyak 800 tenaga honor di jajaran Pemkab Tanah Datar belum jelas nasibnya mengadu ke DPRD setempat, Senin (26/3/2018). Mereka ingin mendapat perhatian serta diangkat PNS.
Mereka berharap adanya kebijakan afirmasi daerah agar bisa memenuhi kekurangan PNS setelah banyak yang pensiun, karena telah mengabdi sepuluhan tahun.
Forum pegawai honorer saat itu meminta agar Pemkab memprioritaskan tenaga honor dalam pengangkatan PNS 2018 ini, dengan memperhatikan masa pengabdian atau kategori II maupun non kategori.
“Saat ini nasib kami tak menentu dengan minim pendapatan, yang rawan pemutusan hubungan kerja, sedangkan tanggungjawab dan beban kerjanya sama dengan PNS,” kata Yessi Mariance, Sekretaris Forum Pegawai Honor Tanah Datar.
Ia menyebut ada 800 tenaga honor yang masih belum tentu nasibnya. Tenaga honr itu terdiri dari guru, tenaga medis, pegawai perkantoran, dan sopir.
Aspirasi yang disampaikannya termasuk mempermudah guru honorer untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat mendapatkan sertifikat guru.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Kepala Dinas Pendidikan Abrar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Suhermen, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Yesrita menerima mereka di pelataran kantor DPRD.
Anton Yondra mengatakan, pihaknya bakal memperjuangkan nasib honorer hingga sampai ke tingkat kementrian.
Ia menyatakan siap untuk menfasilitasi dan berjuang bersama tenaga honerer untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
Kepala BKDSDM Suherman, jika pihak Pemda telah mengajukan formasi penerimaan CPNS 2018 ke pusat. Setidaknya ada sekitar 300 an formasi yang diajukan, didominasi oleh tenaga kesehatan dan guru. Namun, hasil pengajuan itu masih dalam penantian, karena belum ada jawaban dari pusat. (yusnaldi)
