PADANG – Sebagai gubernur dan wakil gubernur (wagub) Sumbar terpilih, Mahyeldi dan Audy mencanangkan 10 program unggulan (progul). Namun sayangnya, progul tersebut dinilai DPRD Sumbar lamban pelaksanaan/realisasinya. Selain juga tak miliki target dan sasaran yang jelas.
Untuk Tahun 2023 ini, dinilai juga belum akan terlihat perubahan karena pelaksanaan program APBD masih berjalan lamban. Hingga Mei ini realasinya sangat jauh dari angka standar yang seharusnya tercapai.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sumbar, M. Nurnas. Selain Nurnas, masalah pelaksanaan progul ini juga menjadi sorotan panitia khusus (pansus) pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala daerah Sumbar Tahun 2022 yang telah dibacakan Ketua Pansus tersebut, Desrio Putra, Jumat pekan lalu pada rapat paripurna DPRD.
M. Nurnas mengatakan jangka waktu pelaksanaan semester pertama Tahun 2023 akan segera berakhir. Namun angka realisasi pelaksanaan APBD masih sangat rendah.
“Pada akhir Tahun 2022 lalu, waktu tinggal sebulan tapi masih banyak program tak selesai, akhirnya dikerjakan tergesa-gesa. Bisa jadi tahun ini akan lebih parah,” ujar Nurnas.
Dia memaparkan, hingga Senin 15 Mei, realisasi fisik APBD tercatat baru 15,89 persen atau Rp1,079 triliun dari total anggaran Rp6,79 triliun. Sementara realisasi pendapatan baru terealisasi sebesar Rp1,87 triliun dari target Rp6,45 triliun atau baru 28.98 persen.
Angka tersebut diambil dari data dashboard pembangunan Sumbar yang dirilis Bappeda Sumbar secara realtime pada senin 15 Mei pukul 13.04 WIB.
“Ini artinya, ada sekitar Rp800 miliar anggaran yang “mengendap” di kas daerah atau belum dibelanjakan,” ujar Nurnas, Selasa (16/5).
“Seharusnya pada Mei standarnya realisasi fisik setidaknya sudah harus 43,07 persen dan realisasi keuangan 37,37 persen. Namun pemprov baru mencapai 25 dan 15 persen. Angka ini masih sangat jauh di bawah,” katanya.
Nurnas menambahkan, bahkan progul Mahyeldi-Audy yang seharusnya menjadi program prioritas juga berjalan lamban, terutama sektor pertanian dan pendidikan.
Dinas Pangan realisasinya baru 9,42 persen, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura 9,58 persen, Dinas Pendidikan 8,54 persen, Biro Kesra 3,28 persen serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) 2,28 persen.
Menurut Nurnas, sejak awal pembahasan APBD Tahun 2023, dirinya sudah mengingatkan agar kejadian pada akhir Tahun 2022, yakni membelanjakan anggaran secara kebut-kebutan pada akhir tahun tak terjadi lagi. Namun Nurnas memprediksi Tahun 2023 justru akan lebih buruk.
