“Segera kira lakukan konsenering dengan KPU, Bawaslu dan DKPP, setelah itu baru disahkan pada pleno KI dan tahapan berikutnya diundangkan,”ujar Arief.
Menurut Refli Harun pengundangan aturan bagi lembaga negara adalah harus.
“Dan untuk mengundangkan sebagai tugas Kemenkumham, juga tidak bisa mengotak-atik peraturan yang diajukan untuk diundangkan,”ujarnya. (rel/rahmat)
Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia…
JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyambut baik…
Jakarta – Dalam rangkaian awal menuju puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Persatuan Wartawan…
DENPASAR – Kabid Humas Polda Bali Kombespol JA Panjaitan mengapresiasi inisiatif para wartawan yang melakukan…
Perusahaan tambang tersebut menggelontorkan dana sebesar Rp2 miliar dari keuntungan perusahaan untuk program Corporate Social…
Menurut Kadek Suadnyana, semua pihak di Bali memahami pentingnya pariwisata bagi perekonomian daerah. “Semua ornamen…
