Batusangkar – Pemkab Tanah Datar didukung penuh Dinas Pertanian Provinsi sepakat untuk relokasi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Ladang Laweh Nagari Rambatan.
Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat Febrina TSP, Selasa (28/5) kembali meninjau lokasi di Ladang Laweh.
Dimana lahan ini rencana tempat relokasi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Jorong Ladang Laweh Nagari Rambatan.
Turut mendampingi Forkopimda Tanah Datar, Danyonmarhanlan II Mayor Marinir Denny Aprianto Putro, M.Tr. Opsla, Asisten Ekobang Alfian Jamra, Kadis Pertanian Sri Mulyani, Kadis Perkim LH Nofi Hendri, Kepala Kantor BPN Rubiito, Camat Rambatan beserta Forkopimca dan Kabid Aset Jimmy.
Saat itu, Bupati mengatakan bahwa pada tinjauannya yang ke dua ini untuk melihat dan memastikan lahan rencana untuk relokasi warga terdampak banjir bandang dan longsor.
“Waktu kunjungan pertama, kami memastikan kira-kira dimana lokasi lahan untuk relokasi warga. Inikan lahan milik provinsi, setelah itu kami laporkan kepada pak Gubernur. Dan hari ini pak Gubernur mengutus Kadis Pertanian Provinsi untuk menentukan titik mana saja yang bisa kita pakai untuk dibangun perumahan karena disini kan lahannya sangat luas,” ujar Bupati.
Bupati mengatakan, di lahan tersebut nantinya akan dibangun 150 rumah untuk relokasi warga dengan luas lahan sekitar 3 hektar.
“Jadi, kunjungan kami kali ini untuk menemukan titik mana lokasi yang akan dibangun lokasi rumah untuk pengungsi. Perlu juga kami sampaikan, secara lisan pemprov sudah setuju untuk menghibahkan lahan ini untuk relokasi, namun secara administrasi ini sedang dalam proses. Jadi buk Kadis Pertanian Provinsi datang kesini untuk menentukan titik mana saja yang bisa kita gunakan,” jelasnya.
Lebih jauh disampaikan Bupati Eka Putra, bahwa untuk pembangunan rumah bagi pengungsi ini secepatnya akan dilakukan.
“Hari ini kami disini hadir lengkap, tidak hanya Pemda saja, namun ada Pemprov dan juga BPN. Tujuannya supaya clear and clean, tanah ini betul tidak milik Pemprov, makanya disini ada BPN. Setelah itu baru proses surat untuk Pemprov menghibahkan lahan ini ke pemda Tanah Datar setelah itu baru bisa dibangun rumahrumah dan ini secepatnya,” tukasnya.
Sementara, Kadis Pertanian Provinsi Febrina TSP menjelaskan terkait permintaan Pemda Tanah Datar untuk lahan relokasi pada prinsipnya Pemprov Sumbar sangat konsen untuk menyelamatkan warga yang tertimpa musibah.
“Pemprov Sumbar sangat berkomitmen untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah, makanya kami dari awal mengusahakan berbagai macam alternatif untuk tempat relokasi ini. Selain disini, kami juga mencarikan lahan di HGU dan disitu nanti juga bisa kita lihat bersama bagaimana kondisinya,” ucap Febrina.
Selain itu, Febrina juga mengatakan bahwa Pemprov juga memikirkan bagaimana para pengungsi pada saat setelah direlokasi (dipindahkan).
“Kita juga memikirkan bagaimana mereka bisa tetap melakukan aktivitas pertanian, karena memang itu pekerjaan utamanya. Jadi rasa trauma dan stress akibat bencana kemarin bisa segera terobati dengan tetap melakukan aktivitas pertanian, walaupun dalam skala yang lebih kecil. Nanti kita juga akan memberikan bantuan benihnya, karena bagaimanapun juga mereka saat ini tidak mampu untuk membeli benih dan itulah yang kita upayakan,” katanya.
Febrina juga menjelaskan, untuk lahan yang akan dihibahkan untuk relokasi seluas 3 hektar ditambah dengan jalan seluas 8 meter sepanjang lahan. (ydi)
