MALAMPAH – Memasuki H+3 pasca gempa yang memporak porandakan satu nagari di Kabupaten Pasaman, berbagai upaya telah dan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman, didukung Pemprov Sumbar, Kepolisian dan TNI serta bantuan dari kabupaten kota se-Sumatera Barat.
Pendataan korban dan kerusakan, serta pendistribusian bantuan dan logistik, menjadi fokus utama, sembari menyiapkan infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi pengungsian. Dalam rapat gabungan yang dipimpin Bupati Pasaman, Minggu (27/2) malam, mulai terlihat gambaran jelas, apa, siapa dan bagaimana penanganan yang harus dilakukan.
Data yang disaji saat rapat yang dihadiri Direktur Penanganan Bantuan dan Pengungsi BNPB, Anggota DPRD Sumbar Donizar dan Sawal Dt. Putiah, seluruh pejabat esselon II Pemkab Pasaman, Camat, Wali Nagari dan Jorong se-Kecamatan Tigo Nagari, bahwa saat ini terdapat 4.407 pengungsi (1047 KK) di Tigo Nagari, utamanya Malampah, dan itu belum termasuk tiga kampung yang belum terdata.
“Diharapkan besok datanya sudah rampung, masuk ke posko induk,” ujar Sekda Pasaman, Mara Ondak.
Tenda pengungsi masih sangat dibutuhkan warga. Saat ini baru ada 80 set ukuran besar dan kecil. Namun laporan dari Kepala Dinas Sosial Pasaman, malam ini sudah datang 1.500 tenda berbagai model dan ukuran dari Kementerian Sosial, berikut kasur, busa serta selimutnya.
Bupati Pasaman, H. Benny Utama dalam rapat menginstruksikan pembuatan MCK darurat di lokasi-lokasi pengungsian, juga sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air para pengungsi. Jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi di tiap lokasi, hitung berapa perempuan dan berapa laki-laki.
Dikatakan, seluruh OPD Pemkab Pasaman agar fokus dulu dipemulihan pasca bencana Malampah, karena ini merupakan kerja besar yang harus ditangani terpadu dan serius, termasuk terus mengoptimalkan pencarian warga yang hilang oleh tim gabungan di Malampah.
Kepada Kadis Kesehatan, Bupati minta agar didirikan posko kesehatan di seluruh lokasi pengungsian, dan melakukan pengecekan kesehatan para pengungsi setiap hari dan sediakan stok obat-obatan sebanyak mungkin, termasuk vitamin, untuk menjaga kesehatan para pengungsi.
Sementara Dinas Pendidikan diminta meliburkan anak-anak bersekolah di Nagari Malampah, minimal selama masa tangap darurat 14 hari, dan dapat diperpanjang jika keadaan belum memungkinkan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, diinstruksikan melakukan trauma hilling bagi anak-anak di daerah terdampak bencana gempa.
Kepada BPBD, Bupati Pasaman minta segera finalkan data jumlah kerusakan akibat gempa, rumah yang hancur dan rusak, serta fasliitas umum dan infrastruktur lainnya yang terdampak bencana.
“Data harus faktual dan jangan dikarang- karang. Karena jika ada penyimpangan, akan ada dampak hukumnya di kemudian hari. Tepat data, maka akan tepat pula penanganannya,” sebut bupati yang mantan jaksa itu.
