PARIaman – Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2019 di Kota Pariaman berpotensi rawan politik uang. Hal itu dikatakan Ketua Bawasalu Kota Pariaman Riswan melalui Kordiv HPP Bawaslu Kota Pariaman Elmahmudi di sela-sela patroli pengawasan anti politik uang di masa tenang, Selasa (16/4) dini hari.
“Berkaca dari isu dan pengalaman yang sudah-sudah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan yang jelas-jelas merusak demokrasi yaitu politik uang ini biasanya terjadi diwaktu-waktu ibadah pada H-1,” katanya.
Ditambahkannya, pada masa tenang waktu yang rawan terjadi politik uang adalah saat H-1 terhitung sejak sore hari hingga pagi hari saat pemungutan suara.
“Biasanya dari pengalaman yang ada laporannya dilakukan dari serangan magrib, serangan Isa, tahujjud, fajar, subuh dan serangan duha. Kalau serangan duha dilakukan dengan cara mencegat pemilih di jalan dari rumah menuju TPS. Namun di Kota Pariaman hal itu sangat sulit terjadi karena akses TPS dekat dan potensi seranga duha kecil. Yang banyak terjadi itu tengah malam,” ujarnya.
Bicara soal penindakan dan juga laporan hingga saat ini cukup banyak namun hanya sekedar isu saja. “Masyarakat dan pengawas yang melaporkan masih sebatas dugaan karena tidak dilengkapi dengan barang bukti dan saksi,” katanya.
Ditambahkannya bicara soal yang dibagikan tidak hanya uang saja karena ada juga yang berupa uang. “Informasi yang sudah kita kantongi ada laporan uang, sembako dan juha pakaian yang diberikan. Namun hal itu sangat sulit dibuktikan. Satu-satunya cara adalah dengan operasi tangkap tangan,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang itu Bawaslu Kota Pariaman setiap malam gencar melakukan patroli dibantu kepolisian yang juga telah membentuk tim khusus.
“Untuk pengawas Bawaslu tim patroli setiap malam melakukan patroli dengan jumlah emapt armada yang langsung kelapangan secara bekala. Tak hanya itu Panwaslu desa dan pengawas TPS juga melakukan hal serupa sesuai wilayah masing-masing,” katanya.
Bicara soal pengawas, Bawaslu Kota Pariaman memiliki 265 pengawas TPS, 71 Panwaslu desa, 12 pengawas di empat kecamatan, 5 orang staf di masing-masing sekretariat. Untuk di Kota ada 20 personel.
“Untuk pengawas kita beharap bekerja maksimal dengan suksesnya pesta demokrasi negara Republik Indonesia ini,” tutupnya. (rahmat)
