“Kalau tidak mampu dengan APBD, akan saya mintakan bantuan APBN berupa dana DAK dan program lainnya. Saya usahakan membantu itu karena irigasi adalah kebutuhan utama petani, apalagi daerah ini adalah salah satu lumbung padi di Pesisir Selatan,” ucapnya.
Adapun tentang tidak adanya bagi hasil dari PLTMH PT Dempo kepada masyarakat nagari, Epyardi mengatakan bahwa ia meminta masyarakat untuk menyiapkan bukti perjanjian perusahan tersebut dengan masyarakat setempat di hadapan notaris. Jika ada bukti itu, ia memastikan akan menekan perusahaan tersebut agar mematuhi perjanjian jika ia jadi gubernur.
Epyardi berterima kasih kepada masyarakat Kecamatan Ranah Pesisir atas dukungan yang diberikan kepada dirinya. Ia sudah mencatat semua aspirasi yang disampaikan tersebut dan ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan berdasarkan aspirasi itu setelah menjadi gubernur.
Pertemuan itu dihadiri 120 orang yang terdiri atas wali nagari, perangkat Kerapatan Adat Nagari, perangkat badan musyawarah nagari, bundo kanduang, kaum cadiak pandai, kaum alim ulama, dan tokoh pemuda. Pertemuan itu diadakan di rumah Yusnamayeti, Bundo Kanduang Nagari Koto VIII Pelangai. Dalam pertemuan itu Epyardi didampingi oleh Novermal Yuska, anggota DPRD Pessel dari Kecamatan Ranah Pesisir dan Indra Dt. Rajo Lelo, Wakil Ketua DPRD Sumbar dari PAN. (r)
