PADANG ARO – Solok Selatan untuk pertama kalinya menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit sebesar Rp19,9 miliar dari pemerintah pusat.
“Dana Rp19,9 miliar tersebut, sebanyak Rp10,6 miliar diterima tahun ini dan sisanya Rp9,3 miliar pada 2024,” kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Solok Selatan Admi Zulkhairi dikutip dari Antara, Selasa (28/11).
Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Kelapa Sawit, alokasinya dipergunakan untuk infrastruktur jalan dan diutamakan di perkebunan minimal 80 persen.
Sedangkan untuk penunjang, katanya, maksimal hanya diperbolehkan 20 persen.
Alokasi di Solok Selatan yang sudah ditetapkan, untuk infrastruktur sebesar 95 persen dan lima persen sebagai penunjang.
Alokasi penunjang dipergunakan oleh Pemkab Solok Selatan sebanyak Rp247 juta untuk pertanian atau 2,64 persen dan asuransi bagi petani Rp300 juta atau tiga persen untuk 1.400 orang petani-pekebun.
Dia menyebutkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang mengatur alokasi DBH dari Rp19,9 miliar baru cair 90 persen dan sisanya 10 persen lagi berdasarkan kinerja pemerintah daerah.
Sisa dana 10 persen lagi, katanya, baru bisa dicairkan lima persen kalau kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan kemiskinan dan lima persen lagi berdasarkan rencana daerah kelapa sawit berkelanjutan.
Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Solok Selatan, katanya, sudah siap dan menunggu asistensi dengan pusat serta rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan juga sudah selesai.
“Kalau daerah yang belum menyerahkan RKP paling lambat cairnya 27 Desember 2023,” ujarnya.
Dia menambahkan, DBH Kelapa Sawit tidak hanya diperuntukkan bagi daerah penghasil tetapi juga daerah sekitar karena infrastrukturnya dimanfaatkan saat mengangkut hasil produksi.
Selain DBH, Pemkab Solok Selatan juga memperoleh dana pendataan kebun sawit rakyat sebesar Rp306,8 juta untuk 2024 dengan 500 Surat Tanda Budidaya (STDB).
Untuk luas lahan kelapa sawit di Solok Selatan yaitu kebun rakyat 9.742 hektare dan milik 10 perusahaan seluas 13.454 hektare. (*/ant)
