JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk menurunkan biaya logistik dari kondisi saat ini yang sebesar 22 persen PDB Indonesia.
Hal itu disampaikan Sultan menyusul tingginya angka inflasi akibat beban biaya logistik yang tidak efisien di daerah, khususnya daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau daerah 3 T selama ini.
“Sebagai negara Kepulauan terbesar, kami sangat memaklumi dengan realitas biaya logistik yang tidak efisien ini. Tapi, bukan berarti hal ini tidak bisa diselesaikan setelah masifnya pembangunan infrastruktur udara, laut dan darat selama ini,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (18/07).
Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengungkapkan, inflasi gabungan 3 kota IHK di Provinsi NTT misalnya, pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 6,57% (yoy). Tingkat inflasi tersebut tentu sangat tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 4,97% (yoy).
“Tingginya inflasi di daerah kepulauan yang notabene daerah 3 T tersebut tentu sedikit banyak disebabkan oleh tingginya biaya logistik. Masih banyak potensi yang saya kira bisa digunakan sebagai faktor pendongkrak efisiensi biaya logistik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa keberadaan infrastruktur seharusnya bisa menekan biaya logistik. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pertumbuhan industri dan manufaktur potensi komoditas unggulan di daerah tersebut.
“Dalam posisi ini, Pemerintah daerah tentu memiliki peran penting dalam menyiapkan komoditas unggulan untuk diperjualbelikan ke daerah lainnya. Sehingga setiap aktivitas logistik memiliki nilai ekonomi yang efisien dan saling menguntungkan,” tutupnya.
Diketahui, hasil hitungan Bank Dunia soal Logistic Performa Index (LPI) Indonesia di 2023. Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 jeblok. Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63, turun 17 peringkat dari peringkat ke-45 pada 2018. (rn/*)
