PADANG-Akhir-akhir ini Indonesia dihantam berbagai bencana besar yang telah merenggut ribuan nyawa. Pemerintah terus berupaya menekan angka korban jiwa dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap potensi bencana.
Hal itu disampaikan Sekertaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi saat memberi sambutan dalam Rakor Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (24/1).
Dikatakannya, Sumbar termasuk daerah berpotensi gempa dan tsunami. Salah satu cara terbaik mengurangi dampak resiko bencana bertumpu pada pengetahuan masyarakat terhadap bencana itu sendiri.
“Rekomendasi untuk Sumbar, tingkatkan pengetahuan terhadap bencana. Tata kelola konprehensif. Saya kira, Sumbar agak siap dibandingkan daerah lain soal tsunami. Asal jangan lupa,” katanya.
Dody Ruswandi menegaskan, mitigasi bencana secara struktural tidak lagi bicara pembangunan infrastruktur tembok. Namun juga menggiatkan penanamam pohon. Terutama di daerah pesisir pantai.
“Jaga alam, alam akan menjaga kita,” sebutnya.
Daerah rawan bencana seperti Sumbar, mesti belajar dari bencana besar sebelumnya. Misalnya, Tanjung Lesung, di Pantai Mutiara Carita kebanyakan yang parah karena tidak memiliki pohon pelindung.
“Penanaman pohon ini juga bisa dimasukkan dalam pengurusan Amdal, jadi setiap ada bangunan harus menanam pohon disekitar bangunannya itu tertuang dalam Amdal,” jelasnya.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, tujuh kabupaten/kota di pesisir pantai laut Sumbar berpotensi tsunami. Apalagi, goncangan gempa 2009 lalu banyak merusak struktur pembangunan di tujuh daerah itu.
“Pakar kami harapkan dapat mengupas mitigasi mengurangi resiko dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga bisa dituangkan dalam APBD,” katanya.
Secara umum, lanjut Irwan, kesiapsiagaan Sumbar telah disebarluaskan dengan berbagai program sosialisasi. Begitu juga dengan mensiasati pembangunan shelter di hampir setiap bangunan baru pemerintah.
“Shelter tsunami belum mencukupi. Bangun shelter butuh uang banyak. Sekarang, gedung pelayanan publik seperti kepolisian, gubernuran, hotel ada shelternya,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinator Bidang Infrastruktur Menko Maritim Rahman Hidayat meyakini, dibanding daerah lain di Indonesia, Sumbar termasuk wilayah paling siap dalam menghadapi potensi gempa dan tsunami.
“Kami ingin lihat dan memastikan implementasi dilapangan dari rekomendasi yang diberikan tahun 2007 setelah tsunami Aceh dulu. Sebab, selama ini, kita lemah di implementasi mitigasi,” tuturnya. (104)
