Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, angka kemiskinan ekstrem sudah mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2023, kemiskinan ekstrem Sumbar turun dari 0,77 persen atau 43.671 jiwa menjadi 0,41 persen atau 23.253 jiwa.
Sementara di 2022, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mencatat angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun 0,14 persen atau menjadi 0,77 persen atau sekitar 43,67 ribu jiwa. Gubernur pun menargetkan di 2024 ini kemiskinan ekstrem di wilayah Sumbar jadi 0 persen.
“Angka penurunan ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara nasional, Sumbar termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrim,” katanya.
Mahyeldi menambahkan, dilihat dari strata pendapatan masyarakat Sumbar tidak terlalu terjadi ketimpangan. Ratio persentasenya sekitar 0,280.
“Angka itu yang terendah ketiga di Indonesia. Jadi, tidak ada ketimpangan pendapatan masyarakat yang signifikan saat kepemimpinan Mahyeldi-Audy,” katanya.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar, gubernur menyebutkan, angkanya naik dari 73,26 persen di 2022 menjadi 75,46 persen di 2023.
Dia mengatakan, peringkat IPM Sumbar juga membaik. Dari urutan 9 secara nasional atau nomor 4 di Pulau Sumatera kini menjadi urutan ke-7 secara nasional atau urutan ke-2 di Pulau Sumatera. (w)
