PADANG-Beredarnya informasi yang mengatakan akan terjadi gempa bumi dan tsunami besar pada akhir Februari yang disebabkan Megathrust Mentawai ditanggapi serius Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Padang Panjang. Informasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan
“BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi prediksi gempa bumi. Dan, ramalan gempa bumi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cakupan dampak yang disebutkan sangat luas dan sulit diterima dalam ilmu kegempaan (seismolgi),” ujar Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Silaing Bawah – Padang Panjang, Irwan Slamet, kemarin.
Dikatakannya, hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat, yakni kapan, dimana dan berapa kekuatannya. Karena, Indonesia sebagai wilayah yang aktif gempa bumi memiliki potensi gempa bumi yang dapat terjadi kapan saja dan dalam berbagai kekuatan.
“Terkait rencana pemasangan sensor EEWS merupakan program BMKG yang direncanakan sudah lama dan tidak ada kaitannya dengan isu kejadian gempa bumi tersebut,” katanya.
Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat tidak terpancing isu yang beredar tersebut. Apabila ingin mengetahui lebih jelas dapat menghubungi nomor 0752- 82236 atau www.bmkg.go.id.
Menyikapi itu, Gubernur Irwan Prayitno, meminta masyarakat untuk tidak panik. Karena yang perlu dipersiapkan menghadapi bencana adalah kesiapsiagaan. Jika masyarakat siap, resiko bencana bisa dikurangi.
Masyarakat hanya jangan berfokus pada isu bencana gempa dan tsunami saja. Banyak bencana lain yang harus diwaspadai oleh masyarakat seperti banjir, banjir bandang dan longsor. Sejumlah daerah di Sumbar memiliki kerawanan terhadap bencana tersebut. untuk itu perlu kesiapsiagaan masyarakat. selain itu pemerintah kabupeten/kota juga harus pro aktif ke masyarakat dalam menyampaikan sosialisasi kebencanaan.
“Saya selalu mengingatkan dan juga disampaikan secara tertulis kepada kabupaten/kota agar mampu meminimalisir potensi bencana banjir bandang dan longsor. Caranya lakukan antisipasi atau pembersihan ke hulu sungai,” ujarnya.
Untuk itu, daerah setiap 3 bulan dan 6 bulan harus melakukan pemantauan ke hulu sungai agar dampak bencana tidak merugikan masyarakat. Selain itu pemerintah kabupaten/kota juga sudah memiliki anggaran untuk pendampingan kebencanaan tersebut.
Kemudian Irwan meminta, bupati dan wali kota menyosialisasikan mitigasi kebencanaan di sekolah-sekolah. Seperti menerbitkan surat edaran serta menerbitkan buku-buku tentang kebencanaan untuk para siswa.
“Kepala daerah juga harus memasang tanda-tanda jalur evakuasi. Sebab tanda jalur evakuasi yang lama sudah banyak yang hilang dan rusak. tanda tersebut sangat penting bagi warga yang bermukim di kawasan padat penduduk,” pungkasnya.104
