“Saya tolak karena tak ada manfaatnya bagi nelayan. Untuk apa? Nelayan butuh jaring, tetapi dikasih kapal. Kan ndak nyambung. Maksud saya begini, kita bantu sesuai keinginan mereka,” tuturnya.
Adapun soal memberikan rumah layak huni kepada nelayan, Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti pilkada itu mengatakan bahwa pemerintah provinsi di bawah Ditjen Perumahan sedang mendata rumah tak layak huni di Sumbar.
“Semua rumah didata, termasuk rumah nelayan. Dirjen Perumahan saat ini Pak Kalawi dan pernah di Pessel dulu. Orang Sumbar juga. Jadi, amanlah itu. Ada 41.000 keluarga nelayan di Sumbar yang harus kita perhatikan,” katanya. (*)
