PADANG PARIAMAN– Kembali anggota DPRD Sumbar HM. Nurnas Palito Rajo Lelo asal pemilihan Padang Pariaman-Pariaman dari fraksi Demokrat menyalurkan bantuan pada petani berupa becak motor (Betor), dari hasil pokok fikirannya melalui APBD Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura tahun 2023.
Bantuan betor diberikan sebanyak 23 unit, diserahkan pada kelompok tani dan KWT dari 3 kecamatan yakni Lubuk Alung, Batang Anai dan Ulakan Tapakis, untuk 15 Nagari, diantaranya Nagari Batang Anai, Kataping, Aia Tajun, Punggung Kasiak, serta Sungai Gimba.
Penyerahan bantuan betor dilaksanakan, Senin (10/7/2023) di jorong Pilubang, Nagari Katapiang, kabupaten Padang Pariaman dihadiri perwakilan Disbunhor kordinator tanaman pangan Youl serta tiga wali nagari yakni Syahribu Rahmat (Aia Tajun), Jasriman (Sikabu), Dodi Marten (Pungguang kasiak).
Pada kesempatan tersebut Youl mewakili Ka Disbunhor mengatakan, bantuan melalui pokok-pokok fikiran anggota DPRD Sumbar HM. Nurnas, dimana setiap tahun ia selalu berjuang untuk kepentingan masyarakat petani dan nelayan.
“Kita sangat memberikan apresiasi pada pak Nurnas yang sudah berjuang melalui pikirnya saat ini memakai APBD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura tahun 2023, dan ini dilakukan beliau tiap tahunnya, ini merupakan konsistensinya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat petani,”papar Youl, dihadapan masyarakat penerima bantuan.
Sekaitan dengan bantuan tersebut, adanya bantuan pada petani secara berkelanjutan, merupakan program unggulan Sumatera Barat, yang dijaring anggota DPRD merupakan wakil rakyat atau masyarakat.
Dalam penerima bantuan Nurnas juga memberi apresiasi para penyuluh di daerah tersebut, sebab bergerak sangat cepat membantu para petani dalam menyikapi permintaan bantuan, dalam bentuk pembuatan proposal untuk diajukan.
Semua bantuan yang diberikan pada petani merupakan kebutuhan, dalam meningkatkan pendapatan petani, dan ini merupakan target yang harus dicapai.
Selain bantuan alsintan dan betor, yang tidak kalah pentingnya adalah pengairan, yang saat ini pintu atau pembagi air Anai 1 dan 2,dimana mengairi sekitar 13Ha lahan persawahan, saat ini sedang rusak, sehingga menjadi keluhan masyarakat.
Nurnas juga mengatakan, saat ini masyarakat juga mengeluh dengan pengadaan pupuk dandan bibit, yang selama ini diatur dengan kartu petani, namun tetap juga tidak berjalan baik.
“Petani harus mendata kahan dengan benar dan dipertahankan, sehingga tidak ada lagi terjadi pengurangan lahan tani, khususnya sawah, sehingga swasembada pangan bis diujudkan, ketua kelompok tani harus bertanggung jawab untuk mempertahankan ini serta mengembangkan,” tegas Nurnas.
Dia juga mengatakan, masalah peningkatan hasil tani dan manfaat bantuan harus mengkaji hulu dan hilir, selain alsintan juga termasuk pengairan, dimana urusan pengairan kewenangan nasional atau pemerintah pusat.
