PADANG – Guna melanjutkan pembangunan jalan tol Padang Pariaman – Pekanbaru, Gubernur Sumbar menyurati presiden agar menjembatani dengan menteri terkait. Selain itu, agar tidak terjadi lagi gejolak, tim apraisal diusulkan untuk diganti.
Keputusan itu diambil setelah rapat yang digelar Pemprov Sumbar dengan lembaga terkait pembangunan tol Padang-Pekanbaru, Kamis (29/11) di ruang rapat kantor gubernur Sumbar. Karena, delapan bulan lebih proyek jalan tol yang menghubungkan Kota Padang dan Pekanbaru dimulai pengerjaannya, yang ditandai dengan ground breaking oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 lalu. Namun hingga saat ini belum ada fisik tol yang terlihat.
Nasrul Abit mengatakan, pembebasan lahan dari 0-4,2 kilometer merupakan pengalaman pahit. Keputusan tim appraisal soal harga terlalu rendah, serta tak bisa diganggu gugat.
“Dari 80 pemilik, hanya 3 orang yang sepakat soal harga. Ini solusinya harus ada diskresi dari pihak lebih tinggi untuk meminta tim appraisal mengakomodir harga yang wajar, tidak terlalu rendah. Gubernur sudah buat surat kepada Kepala Staf Kepresidenan. Meminta beliau menjembatani dengan menteri terkait penyelesaian jalan tol ini,” ulasnya.
Tak mau berlama-lama larut dalam permasalahan ganti rugi lahan yang mandek di titik 0-4,2 kilometer, ungkap Nasrul Abit, Pemerintah Provinsi Sumbar dan Padang Pariaman, serta pihak yang masuk dalam tim, melanjutkan ke tahap berikutnya. Pembebasan lahan lanjutan dilakukan di kilometer 4,2 ke 30,4.
Terkait tim appraisal, ucap Nasrul Abit, terdapat usulan agar tim lama diganti, sebab dinilai tak berhasil dalam pembebasan lahan tahap awal. Usulan itu berasal dari Kapolres Padang Pariaman. (deri)
