Salah satu hasil rapat itu yakni berupa sejumlah rekomendasi, diantaranya pertama, ulama harusnya mendapatkan hak untuk menguji pemahaman filosofi adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) pemimpin daerah.
Kedua, MUI berupaya menjaga masjid sebagai simbol warga Sumbar dan harus ada panduan penggunaan masjid raya Sumbar.
Ketiga, koordinasi pemerintah daerah harus optimal dengan MUI yakni pertemuan harusnya dibuat berkala bukan hanya insidentil.
Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengungkapkan, DPRD Sumbar akan mengawal dana untuk biaya operasional MUI dalam pembahasan komposisi APBD 2025 yang akan segera dilaksanakan.
DPRD Sumbar juga siap berkolaborasi dengan MUI Sumbar untuk kepentingan yang lebih luas.
“Berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat harus ditindaklanjuti bersama-sama,” katanya.
Muhidi menjelaskan, kunjungan ke MUI Sumbar merupakan agenda silaturahmi untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang ada di Sumbar untuk mengawali masa jabatan periode 2024-2029.
“Optimalisasi pembangunan daerah dari segala sektor harus merangkul seluruh unsur,” katanya.(T)
