PADANG – Simpatisan, anggota dan kader pengurus Partai Gerindra, yang menamakan dirinya Front Perjuangan Partai (FPG) Gerindra Sumbar menolak terkaitnya adanya penetapan pimpinan di DPRD yang ada di 19 kabupaten, kota dan Provinsi Sumbar.
Surat penetapan pimpinan DPRD yang telah dikeluarkan DPP Gerindra Sumbar, diduga mengkangkangi peraturan dan mekanisme partai. Penolakan ini, FPG Sumbar akan mendatangi kantor DPD Gerindra Sumbar, Senin (16/9).
“Kita sama-sama mengetahui atas permintaan Pak Prabowo, untuk pimpinan di DPRD harus KSB (ketua, sekretaris, bendahara) di pengurus partai,” kata Penanggung Jawab FPG Sumbar, Andri Wijaya, kepada Singgalang, Minggu (15/9).
Andri mengatakan, banyak penetapan pimpinan DPRD yang dikeluarkan DPP Gerindra di Sumbar, sarat pelanggaran partai. Untuk itu, pihaknya yang terdiri anggota, kader serta seluruh pengurus Gerindra di Sumbar menolak keputusan DPP ini.
“Kita menduga adanya mafia jabatan di DPP Gerindra, mafia ini mengelilingi Pak Prabowo. Jadi kami harapkan, seluruh surat tersebut yang tidak sesuai dengan mekanisme partai, segera di revisi,” ujar Andri.
Dijelaskannya, seperti penetapan pimpinan di DPRD Sumbar, dimana DPP Gerindra tidak berdasarkan mekanisme partai. Dimana mekanisme partai, harus mengutamakan KSB.
“Jadi kami tidak mengakui Supardi sebagai Ketua DPRD Sumbar. Dia baru calon, kami harapkan kepada DPP segera revisi surat keputusan ini,” katanya.
Terakhir Andri mengatakan, untuk aksi Senin (16/9), pihaknya akan mendatangkan massa sekitar seribuan, yang terdiri dari anggota, kader, pengurus serta simpatisan partai Gerindra yang ada di Sumbar.
“Kita berharap aksi ini bisa mengubah surat keputusan DPP, dan kami harapkan kepada bapak Prabowo, bisa memberantas mafia jabatan yang ada di tubuh DPP,” tutupnya. (deri)
