Payakumbuh – Menit akhir menuju Pilkada serentak tahun 2024, rawan pelanggaran. Pelanggaran yang masif itu biasanya adalah politik uang. Namun, pelanggaran ini ibarat kentut. Ada bau tapi tak nampak. Oleh sebab itu, Bawaslu mengajak generasi muda dan ormas untuk turut serta dalam pengawasan pelanggaran itu. Tolak politik uang, pengawasan Pilkada serentak melibatkan semua elemen.
Untuk mengantisipasi hal itu, Bawaslu Kota Payakumbuh menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Kegiatan itu diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas) kepemudaan, media, kepolisian serta internal Bawaslu.
Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh Aan Muharman, saat memberikan sambutan pada kegiatan yang di gelar di aula sebuah hotel di Kota Payakumbuh, Selasa (19/11), menyampaikan, bahwa pelaksanaan Pilkada serentak yang tinggal hitungan jari, bisa berjalan dengan lancar, aman dan tidak ada riak yang berarti.
“Kota Payakumbuh mempunyai pasangan calon yang paling banyak di Sumatera Barat, dengan lima pasangan calon. Dengan banyaknya pasangan calon ini, diharapkan tidak timbul gesekan. Karena berkaca dari Pilkada-pilkada yang terdahulu, bahkan lebih banyak lagi pasangan calon yang maju, bisa memegang teguh semboyan Pamilu Badunsanak. Dengan arti kata tidak timbul gesekan yang berarti,” ujarnya.
Dikatakan, semua pasangan calon sampai saat ini masih tetap berada di koridor-koridor yang telah ditetapkan. Tanpa ada gesekan-gesekan yang berarti dan bisa menjaga suasana yang tetap kondusif. “Karena itu, Bawaslu sangat yakin dengan komitmen semua pihak yang telah dewasa dalam berpolitik. Melalui pertemuan yang di gelar ini, merupakan langkah awal dalam pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu,” katanya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Muhamad Khadafi, saat membuka secara resmi kegiatan sosialisasi itu, mengatakan, demokrasi telah dipikirkan masak-masak oleh para pendiri bangsa ini sejak dulu. Republik ini harus dikelola secara bersama-sama, sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka perlu dibangun gerakan-gerakan parsialitas untuk mengawal demokrasi saat ini. Untuk menjadikan perubahan-perubahan yang ada saat ini, menjadi satu kesatuan.
“Hampir semua yang dilakukan dalam Pemilu yang ada di Indonesia saat ini merupakan andil dari Sumatera Barat. Untuk itu, proses pemilihan di semua tingkatan yang ada di Indonesia dilakukan secara serentak. Sebagai generasi muda, jangan kita terlena oleh tingkah pola yang dilakukan oleh para calon. Bagaimana melakukan pencegahan terhadap politik uang yang dilakukan oleh para kandidat. Melalui berbagai media yang dimiliki, kita dari Bawaslu mengajak kita semua untuk melakukan gerakan tolak politik uang. Karena melakukan politik uang itu adalah kegiatan yang melanggar aturan,” ucapnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Bawaslu dengan melakukan penanda tanganan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan ormas yang hadir adalah langkah yang tepat. Apalagi yang dilakukan ini bisa secara masif dan ditayangkan di media sosial masing-masing, maka pelanggaran yang terjadi mungkin bisa dikurangi. “Mari jadikan Bawaslu ini menjadi rumah kita bersama. Jadikan pojok yang disediakan oleh Bawaslu sebagai ajang diskusi untuk kemajuan demokrasi kita bersama,” tambahnya.
Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh Ade Jumiarti, menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang proses pemilihan, syarat pencalon, serta hak dan kewajiban pemilih. Selain itu, juga pentingnya mengawasi tingkah pola dan pelanggaran yang dilakukan.
“Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada perwakilan dari KPU terkait prosedur pemilihan dan mekanisme pengawasan dalam pemilihan umum. Diskusi yang berlangsung ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan pentingnya pemilihan umum dalam menjaga demokrasi serta pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam menegakan demokrasi itu sendiri,” ujarnya. (bule)
