PADANG-Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumatera Barat (Sumbar) banyak mengalami kendala saat melakukan ekspor produk ke luar negeri. Terutama masalah sertifikasi produk yang dipersyaratkan beberapa negara pengimpor.
Menurut Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, sejauh ini beberapa pelaku UMKM di Indonesia terkendala dengan sertifikasi yang ditetapkan dari luar, khususnya produk pangan, seperti sertifikasi ISO 22000 atau hak merek, cipta halal, dan sertifikat organik (Usda Organic dan EU Organic)
“Biaya pengiriman kontainer yang mahal masih menjadi kendala bagi para eksportir. Harga biaya kontainer naik untuk ke beberapa negara tujuan, seperti Australia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Serikat,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam acara forum diskusi penanganan masalah perdagangan luar negeri di daerah, dimoderatori Kabid Perdagangan Dinas Perindag Sumbar, Ridhonal, baru-baru ini.
Ia mengatakan, hal ini berdampak pada para eksportir kecil seperti UMKM, karena biaya logistik bisa lebih mahal dibandingkan harga jual produknya. Untuk itu, hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, terhadap permasalahan biaya kirim yang tinggi.
“Selain itu juga belum banyaknya informasi maupun regulasi ekspor uang didapat oleh para pengusaha maupun pelaku UMKM. Juga masalah kurs yang tidak stabil, tingkat suku bunga tinggi, inflasi, akses bahan baku yang sulit didapat, buruknya kondisi infrastruktur, dan kualitas produk yang diekspor,” ujarnya.
Sementara masalah eksternal juga banyak dirasakan para pelaku usaha, antaranya persiangan produk sejenis, sehingga daya saing produk luar negeri menjadi lebih baik. Peraturan dari negara tujuan yang berhubungan dengan isu lingkungan, kesehatan, dan keamanan.
“Juga mahalnya biaya distribusi karena transhipment melalui pelabuhan seperti Singapura dan Hongkong,” ujarnya.
Untuk itu, beberapa kendala ini perlu kita atasi secara bersama, mana yang tugas pelaku usaha, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun pihak swasta.
Secara geografi global, potensi market dunia perlu dipetakan dari sekatang. Sumbar harus tahu dan punya data apa saja yang dibutuhkan oleh pasar luar negeri suatu negara. Dengan demikian akan diketahui positioning di setiap komoditas secara detail di masing-masing market.
Peran kedutaan besar, atase perdagangn/ITPC, Kadin, eksportir, dan pemerintah diharapkan mampu untuk pemetaan potensi market ekspor ke negara tujuan, termasuk pasar ekspor ke Benua Afrika yang semakin menarik dan menjanjikan, untuk dijadikan destinasi ekspor pilihan lain bagi para eksportir termasuk di Sumbar.
Pengembangan pelabuhan Teluk Bayur sebagai gerbang ekspor di kawasan Indonesia bagian barat ke pemerintah pusat, akan terus diupayakan. Dukungan semua stakeholders di Sumbar sangat diharapkan, agar keinginan tersebut terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.
