PADANG – Semangat Memara untuk tetap menjadi terbaik pertama lagi di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2020, setelah sukses merebutnya 2019 terlihat di wajah guru-guru pengelola informasi dan dokumentasi publik di SMA 3 Padang.
“Kami atas arahan ibu Kepsek, siap mempertahankan prediket informatif dan terbaik satu kembali untuk kategori SMA sederajat peniaian Komisi Informasi Sumbar tentang keterbukaan informasi publik di sekolah,” ujar Pokja Wakil Humas SMA 3 Padang, Febli Meldayani, Selasa (20/10) di SMA 3 jalan Gajah Mada Gunung Panggilun Kota Padang.
Febli menyatakan tekad itu dihadapan Tim Visitasi Komisi Informasi Sumbar yang dikoordinir langsung oleh Ketua Monev 2020 Tanti Endang Lestari didampingi Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi dan disaksikan Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska dengan verifikator visitasi Kiki Eko Saputra.
“Kondisi pandemi kini, membuat kita di SMA 3 harus kreatif dalam memberikan akses informasi publik maksimal. Bahkan untuk informasi antar warga SMA 3 kita menguatkannya dengan platform whatsapp. untuk keluar kita kenguatkan dengan website,” ujar Febli.
Tanti Endang Lestari dalam penggalian berbentuk sharing tentang Koordinasi, Komitmen, Konsistensi, Kolaborasi dan Koordinasi (5K) memang saling adu argumen dalam mengelola, melayani dan menyediakan informasi publik.
“Semua pemohon informasi kita arahkan ke PPID SMA 3 Padang dan si pemohon harus mengisi form yang telah disediakan, kita melayani dengan standar operasi prosedur yang sudah baku di SMA 3 Padang,” ujar Febli.
Sedangkan Adrian lebih menggali soal kegunaan informasi publik terkait dana BOS dan Uang Komite.
“Semua transparan, semuanya diberi kemudahan akses informasi terkait itu, bahkan perencanan BOS untuk apa dan digunakan buat apa saja, kita pajang jelas di koridor pintu herbang sekolah. Soal uang komite prinsipnya sumbangan tidak ada dikait-kaitkan dengan pemberian rapor siswa. Itu uang komite selalu dilaprokan per semester kepada Kepala Sekolah,” ujarnya.
Febli mengakui adanya keterbukaan informasi publik di sekolah justru menekan kecurigaan siapa saja terhadap kepala sekolah dan guru di SMA3 Padang.
“Kalau tidak terbuka pasti mengelola dana BOS sebesar Rp 1,5 Miliar per tahun akan menjadi isu yang akan menyeret pihak sekolah kepada banyak urusan. Karena ini uang negara buat apa ditutupi, semua peruntukan jelas dan detil kok,” ujar Febli. (rls/mbb)
