PADANG – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memutuskan Diana Fitri bersalah, dalam kasus penggelapan yang menderanya sejak Juni 2024 lalu.
Pada perkara itu, Diana dinyatakan bersalah atas tindakan penyertaan yang termaktub dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam sidang putusan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro itu, adapun pasal 56 KUHP tersebut bukanlah pasal pokok dalam perkara itu.
Melainkan subsider, alias pasal pengganti dari pasal pokok yang diperkarakan dalam kasus tersebut.
“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa satu tahun,” kata Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang berlangsung pada Jumat (27/9) siang WIB.
Sedangkan yang menjadi pasal pokok perkara adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan, dimana pada pokok perkara ini, terdakwa Diana dinyatakan tidak bersalah.
Putusan majelis hakim ini pun disambut dengan dua sikap yang berbeda dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kuasa Hukum Diana Fitri sendiri.
Pada sidang, JPU yang dipimpin oleh Ira Yolanda cs menyatakan untuk pikir-pikir dulu. Sedangkan tim Kuasa Hukum dari Kreasi Law Firm dengan tegas menggugat putusan hakim dan bakal mengajukan banding.
Penasihat Hukum Diana Fitri dari Kreasi Law Firm, Yohannas Permana menilai ada banyak hal yang tidak dipertimbangkan oleh hakim sebelum kemudian memutuskan perkara tersebut.
Salah satunya perihal transaksi yang dilakukan Diana Fitri dengan korban, dan pelaku utama kasus penggelapan tersebut, yakni Yuga Nugraha.
“Ada banyak hal yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Seperti keterangan saksi korban yang menyatakan uang Rp240 sudah diterima dan dikembalikan.”
“Fakta-fakta tersebut terungkap dalam persidangan, namun tidak dipertimbangkan dalam putusan,” katanya.
