“Kami punya klub sepak bola. Dulu kami sering mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak. Tapi sejak pemilik HGU (hak guna usaha) tanah itu tak lagi memiliki izin, kami jadi kesulitan. Bantuan dana tak bisa kami peroleh jika tak ada legalitas hukum untuk tanah yang kami pakai sebagai tempat berlatih klub,” paparnya.
Ia memaparkan tanah milik negara yang digunakan untuk kegiatan olahraga itu seluas lebih kurang 1 hektare. Tentu saja mereka tak meminta sertifikat. Mereka hanya memerlukan legalitas hukum yang bisa menyatakan tanah negara itu legal mereka manfaatkan untuk kegiatan klub sepak bola.
Masyarakat lainnya, Jasni mewakili kaum perempuan meminta program bantuan modal untuk usaha. Dengan begitu mereka bisa memiliki sumber pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga.
Sejumlah warga lain juga menyampaikan aspirasi terkait BPJS gratis. Mereka merasa diberatkan dengan jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Apalagi jika jumlah anggota dalam satu keluarga terdiri dari banyak anak.
Menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan warga Padang Sarai tersebut, Nanda mengatakan telah mencatatnya satu persatu untuk ditindaklanjuti.
Terkait pelebaran jalan ia menjelaskan akan mengecek terlebih dahulu status jalan tersebut. Hal ini dikarenakan ada perbedaan status jalan yang tentu saja mempengaruhi terlaksananya pembangunan.
“Ada jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara. Jalan itu jelas bukan jalan negara. Namun akan kita pastikan nanti. Jika jalan provinsi tentu akan segera kita tindaklanjuti. Namun jika jalan kota tetap akan kita usahakan untuk ditindaklanjuti pemerintah kota,” kata Nanda.
Lalu terkait pembangunan drainase dan pengendalian banjir, Nanda menjelaskan, masalah banjir di Padang Sarai memerlukan penyelesaian dari hulu. Ini hampir sama dengan normalisasi untuk Batang Maransi, Padang.
“Untuk proyek pembangunan seperti itu tak bisa diatasi dengan dana APBD. Perlu banyak dana. Seperti Batang Maransi itu menggunakan dana APBN,” katanya.
Namun Nanda menegaskan masalah banjir Padang Sarai memang harus segera diatasi. Ia akan membahas permasalahan ini bersama DPRD dan pemerintah daerah. Terutama mengusulkan untuk dana APBN. Namun setidaknya akan diperhatikan apakah bisa setidaknya dibangun dulu drainase di sekitar pemukiman masyarakat untuk mengurangi genangan air.
Terkait bantuan modal usaha, Nanda mengatakan pemerintahan provinsi memang memiliki program serupa itu. Ia berjanji akan memperjuangkan penyaluran bantuan modal usaha untuk warga Padang Sarai.
