PAYAKUMBUH-Walikota Payakumbuh Riza Falepi, menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2020 dalam rapat paripurna di ruang sidang paripurna DPRD Kota Payakumbuh.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Wulan Denura, bersama Wakil Ketua DPRD Armen Faindal dan dihadiri anggota DPRD Payakumbuh serta perwakilan OPD dilingkungan Pemko Payakumbuh.
Wako riza Falepi, kepada wartawan, Kamis (3/6), mengatakan, dalam paripurna itu, dirinya memberikan jawaban kepada masing-masing fraksi. Yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Demokrat, fraksi Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Nasdem Bintang Perjuangan dan fraksi Amanat Kebangkitan Nasional.
“Dengan jelas, satu persatu kritik, saran, masukan dan pertanyaan yang dilontarkan juru bicara fraksi saat Rapat Paripurna pada Minggu (30/5) lalu, tuntas kita jawab. Secara umum, dapat disimpulkan kalau pandangan dari 7 fraksi beragam dan bermacam-macam. Semua aspek dibahas, namun yang paling banyak disebut adalah penanganan Covid-19.
Dimana anggaran daerah harus direfokusing, anggaran dipangkas untuk penanganan Covid-19 ini. Konsekuensi dari refokusing anggaran itu, harus dilakukan rasionalisasi kepada belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal. Kita mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan proritas bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi,” ujarnya.
Riza juga menyampaikan, untuk memberdayakan masyarakat, pelatihan terus dilakukan melalui OPD teknis. Seperti dinas Koperasi dan UKM dan dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. “Selain itu, kita juga melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta, program pemagangan agar bisa menekan angka pengangguran. Apalagi di tengah pandemi saat ini sangat dibutuhkan itu,” terangnya.
Selain itu, Wako Riza juga menjelaskan, memang di Payakumbuh telah berkembang usaha kafe yang sebagian besar sudah memenuhi prosedur perizinan. Dalam satu tahun terakhir ini saja, ada peningkatan 30 sampai 40 persen jumlah kafe (di luar rumah makan dan restoran) yang terdata oleh Pemko. Sehingga meningkatkan pajak kepada daerah baik dari pajak restoran maupun retribusi parkir. Riza juga menjawab pertanyaan beberapa fraksi, tentang aset serta tapal batas yang masih menjadi permasalahan antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Limapuluh Kota. Semuanya secara bertahap diselesaikan, hingga ketingkat provinsi dan pusat.
“Terhadap masjid Agung yang dimulai sejak 2019 juga kita jelaskan, dimana pembebasan lahan seluas 49,304 m² telah direalisasikan seluas 35.165 m². Masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar lagi untuk membebaskan lahan seluas 14.139 m². Direncanakan akan dianggarkan pada APBD tahun 2022 ini,” tambahnya.
Dikatakan, terkait kekurangan Guru SD sebanyak 152 orang dan guru SMP sebanyak 84 orang di Payakumbuh, dirinya segera mencarikan solusi dengan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pengangkatan guru honorer dari dana BOS, penataan dan pemerataan guru berupa mutasi. “Izinkan kami menyampaikan, karena keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bagi SD dan SMP memang berdasarkan skala prioritas,” kata Riza.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Payakumbuh dari fraksi Gerindra Wulan Denura, menyampaikan, dimana 7 fraksi di DPRD telah menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna pada hari Minggu (30/5) lalu. Untuk itu, seluruh fraksi akan mendengarkan jawaban walikota terkait hal yang telah disampaikan tersebut. “Rapat paripurna kali ini adalah tahapan dalam proses pembentukan Perda Pertanggung Jawaban APBD 2020. Setelah ini, akan ada rapat kerja, penyampaian pandangan umum fraksi dan pengambilan keputusan,” ucap Wulan. 207
