Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar memastikan, akan menurunkan peneliti dari Litbang ESDM ke ujung Limapuluh Kota itu. “Noted. Ingatkan saya (menurunkan tim litbang,-red) ,” kata Arcandra Tahar, Rabu (28/11) saat dihubungi Singgalang di balik gagang teleponnya.
Rencana Wamen ESDM menurunkan tim ahli dan para ilmuwan tambang ke Manggani, sejatinya sudah digagas sejak Oktober lalu, atau jauh hari sebelum omkabar orang asing masuk ke Manggani.
Ihwal penurunan tim ahli, bermula saat Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi curhat ke Wamen ESDM soal potensi emas yang ada di Manggani.
Ini diungkapkan Irfendi, saat Arcandra diundang tokoh muda Luak Limopuluah Muhammad Bayu Vesky, meresmikan sumur bor bantuan Kemen ESDM di Pondok Pesantren Al Makmur Tungkar, Situjuah Limo Nagari, Limapuluh Kota Oktober lalu.
“Kami ada potensi emas pak Wamen. Peninggalan Belanda, Manggani namanya. Tapi tidak bisa ditambang, sebab masuk HSAW,” kata Bupati Irfendi Arbi saat itu. Dia bertanya, bagaimana cara yang harus dilakukan.
Mendengar permintaan Bupati, Wamen ESDM menyebut, jika benar ada potensi emas maka perlu dilakukan penelitian. “Kami akan turunkan tim, melihat potensinya,” kata Wamen ESDM kala itu.
Sebab menurut pakar perminyakan dunia yang lama tinggal di Amerika itu, tidak semua yang kuning emas dan tidak semua emas berwarna kuning. “Kita harus chek dulu pak Bupati. Ada tidak kandungannya,” sebut Arcandra.
Kemarin, saat dihubungi ulang Singgalang, Wamen ESDM kembali bicara demikian. “Kita chek potensinya,” jelas Arcandra Tahar.
Status Hutan
“Perlu adanya seminar bersama, kajian bersama dan peninjauan ulang status HSAW Manggani. Harapan kita, manti status HSAW ini dapat diturunkan, itupun kalau benar masih ada kandungan emasnya,” kata Jamal Karim, tokoh masyarakat Limapuluh Kota.
Lain pula tanggapan Haji Desra. Pengusaha Luak Limopuluah ini justru meminta, Presiden Jokowi melalui bantuan Kemen ESDM untuk menurunkan status Manggani. “Kalau kajian sejarahnya, emas di Manggani itu banyak. Mangan begitu pula. Tapi tak bisa digarap, HSAW,” katanya.
Kondisi ini, kata sejumlah pegiat anti korupsi, membuka celah permainan dan kucing kucingan antara penambang tradisional dengan aparat. “Sementara, praktik menambang tradisional masih tetap berlangsung, kalau bisa dikelola, tentu dugaan kongkalingkong tidak lagi ada,” kata Okta Vider, dari Luak Limopuluah Corruption Watch.
Di sisi lain, ekonom Profesor Werry Darta Taifur saar diwawancarai Singgalang kemarin, mengaku, lerlu ada klarifikasi segera yang jelas dari Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Barat karena pertambangan ada menjadi kewenangan Pemprov Sumatera Barat.
“Jika benar terjadi kedatangan kelompok orang Cina dan membuka tambang illegal dapat memberi bukti bahwa dinas terkait pertambangan belum melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan,” kata Werry Darta.
Mantan Rektor Unand itu mengaku,
jika benar operasional tambang telah berlangsung beberapa bulan, pemerintahan nagari dan masyarakat sekitar tambang harus bertanggungjawab yang membiarkan kegiatan illegal di nagari.
“Patut diduga terjadi persekongkolan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam secara illegal,” tegasnya. Dikatakan Komisaris Semen Padang tersebut, jika memang terjadi apa yang diberitakan di media masa dan medsos, masih belum terlambat untuk bertindak. (208)
