PADANG-Pembangunan tol Padang-Pekanbaru hingga saat ini masih terkendala, karena proses pembebasan lahan dihentikan masyarakat, pemilik tanah yang masuk dalam jalur pembangunan tol tersebut. Mereka belum sepakat dengan nilai ganti rugi yang sudah ditetapkan.
Wakil Gubernur Nasrul Abit usai memimpin rapat, mengatakan, saat ini masyarakat setempat menutup sementara proses pengerjaan jalan tol. Masyarakat menyatakan harga tanah perlu disepakati dari harga yang ditetapkan oleh masyarakat.
“Penetapan harga mulai dari Rp32 ribu sampai Rp286 ribu per meternya. Masyarakat menilai dari yang terendah saja, sementara ada nilai tertinggi. Sekarang masyarakat menutup pembangunannya. Jadi inilah yang perlu kita bicarakan pada rapat selanjutnya bersama sejumlah pihak termasuk Badan Pertanahan Nasional,” katanya, Rabu (30/5).
Karena belum adanya kesepakatan harga, makanya tim belum menentukan kesepakatan. Karena setiap segmen tanah itu berbeda harganya. Untuk itu, nantinya akan ada koordinasi dengan Walinagari setempat, sebagai orang yang menjadi pembanding harga tanah tersebut.
“Kita belum ada sepakati nilai ganti rugi. Untuk itu kita minta tim apraisal turun lagi. Selain itu, kita harapkan Walinagari setempat mungkin bisa bantu dan mengetahui tanah yang mana saja memiliki segmen harga tanah dengan rentang harga yang telah ditentukan oleh masyarakat,” ujarnya.
Nasrul menyatakan dengan kondisi demikian maka pembangunan tol masih ditunda, karena saat ini masih dalam tahap proses negosiasi pembebasan lahan. Batas waktu untuk negosiasi akan berlaku sampai 7 Juni, jika sampai tanggal tersebut belum ada solusi maka akan ada upaya lainnya.
“Selain soal adanya orang yang ditunjuk untuk pembanding harga tanah. Juga ada opsi lain untuk menyelesaikan masalah itu, tapi belum bisa saya uangkapkan sekarang, karena kita lihat dulu hasil rapat mendatang,” tegasnya.
Diungkapkannya, untuk ganti kerugian tersebut harga yang ditetapkan memang tidak sama tiap segmen. Jadi nilai ganti rugi tidak sama pada semua tanah. Bahkan, hingga kemarin belum ada lahan untuk pembangunna tol yang bebas.
“Sampai sekarang belum ada yang bebas,”ungkapnya.
Jalan tol itu akan dibangun sepanjang 244 Km. Pemprov Sumbar menargetkan proses pembayaran ganti rugi rampung pada Juli 2018 mendatang.
Proses ganti rugi di mulai sejak pekan kedua Mei. Untuk tahap awal, pembayaran akan dilakukan untuk ruas jalan sepanjang 4,2 km. Seperti untuk segmen Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman.
Pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru sebelumnya sudah di groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan akan dilakukan dalam tiga tahap hingga 2023 mendatang. Tahap I menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 km. Tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 km. Tahap III menghubungkan Sicincin-Bangkinan sepanjang 189 km.
Pembangunan akan melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). Termasuk pembiayaannya. Pembangunan jalan tol juga mengalami sedikit perubahan dengan ditambahnya terowongan untuk memangkas jarak.
Kementerian PUPR menyebutkan, sekitar 30 km jalan tol termasuk terowongan yang ada akan menekan pinjaman JICA hingga Rp 9,5 triliun. Sementara total kebutuhan dana untuk menyelesaikan jalan tol Padang Pariaman – Pekanbaru adalah Rp 78,09 triliun. (yose)
