Sebelum Erick Thohir turun tangan pun dengan mudah diidentifikasi keterlibatan “Garuda 1”. Apa pula urusannya Garuda harus menanggung biaya plus denda barang selundupan karyawan.
Kotak Pandora
Pada kasus pengangkatan Ahok tempo hari kontroversial, kali ini langkah Menteri BUMN menangani kasus Garuda mendapat dukungan 100 persen rakyat Indonesia. Termasuk Serikat Pekerja Garuda. Apalagi langkah Erick memberi signal tidak hanya berhenti pada kasus Garuda. Tapi lebih luas untuk menyoroti seluruh BUMN. Bukan rahasia umum lagi ada kemiripan skandal Garuda dengan BUMN. Termasuk skandal asmara petingginya.
Langkah Erick sudah benar. Konstitusional. Jauh dari alasan personal. Pemilik group usaha Mahaka ini memulai dengan mengembalikan fungsi Dewan Komisaris menurut ketentuan. Termasuk wewenang pemberhentian sementara direksi Garuda dikembalikan kepada Dewan Komisaris. Sebelum diputuskan secara definitif nanti dalam RPUS-LB. Pada instansi itulan nanti pemecatan diputuskan secara definitif. Begitu juga pengangkata direksi dan komisaris baru. Begitu ketentuan dalam UU Persero.
Dekom Garuda sendiri sebelum mengambil keputusan dalam rapat dengan Menteri BUMN, terlebih dahulu meminta Komite Audit mengusut tuntas kasus penyelundupan itu. Hasilnya salah satu, mendasari putusan Dekom Garuda.
Belajar pada kasus Garuda sebelum ini, banyak penyelesaiannya tidak menempuh prosedur seperti itu. Ambil contoh kasus penyulapan pembukuan Garuda dari rugi menjadi untung. Dekom pun tak berdaya dalam kasus ini, mayoritas terpaksa setuju. Hanya satu yang menolak : Chairal Tanjung, justru yang mewakili pemegang saham. Itu bisa terjadi karena peran Menteri BUMN Rini Soemarno sangat mendominasi. Apa yang dimaui dan dikehendaki Menteri itulah yang mesti jalan. Aturan lain menyesuaikan. Alhasil tidak ada sanksi apapun dari BUMN atas pelanggaran yang dilakukan direksi. Padahal, sanksi denda atas pelanggaran itu dijatuhkan oleh banyak instansi di luar Garuda menyikapi itu. Kasus ini boleh Erick dalami lagi. Apa yang terjadi sebenarnya.
Di Garuda, Erick telah membuka kotak pandora yang melingkupi manajemen maskapai penerbangan plat merah itu. Tidak mustahil praktek itu terjadi di seluruh BUMN. Itu bisa ditelusuri bagaimana Menteri BUMN Rini Soemarno menikmati penumpukan seluruh kekuasaan dan kewenangan di satu tangan.
Tangannya sendiri. Dari tangannya lahir pula banyak komisaris kaleng- kaleng, asal tunjuk dan dudukkan orang dianggap berjasa menurut penilaiannya. Di tangannya pula banyak komisaris dan direksi BUMN yang baik, dibuang begitu saja. Muhammad Said Didu salah satu korbannya.
Ayo Erick . Kita tunggu langkah besar Anda selanjutnya. Ewako! meminjam jargon supporter pendukung PSM Makassar.
